LINK UMKM - Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, guna mendukung berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang dinilai potensial untuk didukung adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat melibatkan koperasi di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Tengah.

Budi Arie menjelaskan bahwa program MBG adalah salah satu inisiatif utama yang dapat melibatkan koperasi dalam rantai pasok bahan baku hingga menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia juga menyebutkan bahwa koperasi di Jawa Tengah dapat berperan aktif dalam mendukung program ini, terutama dalam menyuplai bahan makanan yang bergizi dan terjangkau.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenkop siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Budi Arie menyarankan agar pemerintah daerah di Jawa Tengah melakukan pemetaan terhadap koperasi-koperasi yang ada, untuk kemudian didaftarkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) guna terlibat dalam ekosistem MBG.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, turut mendorong peran pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih aktif dalam mendampingi dan membina koperasi di wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan bahwa program MBG ini merupakan kesempatan besar bagi koperasi untuk berkembang. Ia juga menekankan pentingnya untuk mengaktifkan koperasi yang tidak beroperasi, agar dapat menangkap peluang besar dari program strategis pemerintah pusat ini.

Selain itu, Ferry menyebutkan adanya peluang untuk koperasi dalam mendukung program swasembada pangan, salah satunya melalui penyaluran pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok usaha tani (Gapoktan) yang berbadan hukum koperasi. Program ini, menurutnya, dapat mendukung keberhasilan program swasembada pangan dan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian.

Pemerintah melalui Kemenkop juga menyediakan dukungan pembiayaan untuk koperasi, termasuk yang berada di Jawa Tengah, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM). Ferry mengharapkan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dapat bekerja sama dengan LPDB-KUMKM, guna mempercepat proses akses pembiayaan bagi koperasi di daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini, memberikan apresiasi terhadap komitmen Kemenkop dalam mendukung koperasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Ia mengungkapkan bahwa meski Jawa Tengah memiliki sekitar 30.000 koperasi, hanya sekitar 40 persen yang aktif. Oleh karena itu, Sri Hartini berharap koperasi yang aktif dapat berperan dalam mendukung program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk MBG dan distribusi pupuk, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya keterlibatan koperasi dalam program-program strategis pemerintah, Sri Hartini optimis koperasi di Jawa Tengah dapat hidup kembali, dan diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.

***

NS/ALP