LINK UMKM - Penipuan dalam sektor jasa keuangan telah menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Seringkali, pelaku penipuan menargetkan individu dengan tingkat literasi keuangan yang rendah atau mereka yang tengah terdesak oleh kebutuhan finansial. Menyikapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha keras untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia guna mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik penipuan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 65,43 persen, sedangkan inklusi keuangan mencatatkan angka 75,02 persen. Walaupun ada peningkatan, angka-angka ini masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan yang perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko penipuan yang merugikan masyarakat.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Dari 1 Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menyelenggarakan 4.393 kegiatan edukasi keuangan yang berhasil menjangkau lebih dari 5,79 juta peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, platform digital Sikapi Uangmu telah menghasilkan 345 konten edukasi dengan total 1,38 juta pemirsa.

OJK juga memanfaatkan Learning Management System (LMSKU) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan, investasi, dan risiko keuangan. Hingga saat ini, lebih dari 69.701 pengguna telah mengakses lebih dari 96.342 modul, dengan 77.154 sertifikat kelulusan diterbitkan sebagai bukti peningkatan literasi di kalangan masyarakat.

Selain itu, untuk memperluas akses inklusi keuangan, OJK bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sejak awal 2024, sebanyak 541 TPAKD telah terbentuk di 37 provinsi dan 504 kabupaten/kota, mencakup hampir seluruh wilayah administratif Indonesia. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kementerian, lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), dan akademisi, turut mendukung upaya ini.

Beberapa program edukasi yang dijalankan oleh OJK di antaranya adalah Program GENCARKAN, yang melibatkan diskusi dengan asosiasi dan kampanye dari bank-bank daerah untuk meningkatkan literasi keuangan; program LIKE IT (Literasi Keuangan Indonesia Terdepan), yang berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; serta edukasi keuangan bagi personel TNI AU tentang investasi dan kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal.

Selain itu, OJK juga mengadakan program Capital Market Goes to Office, yang bertujuan meningkatkan literasi pasar modal di kalangan polisi dan tenaga pendidik di Sekolah Polisi Negara. Tidak ketinggalan, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sebagai bagian dari GENCARKAN, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif di seluruh Indonesia.

Friderica berharap bahwa melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat lebih memahami literasi dan inklusi keuangan, sehingga membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa OJK bertekad memastikan bahwa literasi dan inklusi keuangan di Indonesia semakin merata dan berdampak positif, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari ancaman penipuan.

OJK pun berharap bahwa ekosistem keuangan yang lebih inklusif akan tercipta, membawa manfaat nyata bagi masyarakat, dan mengurangi kesenjangan yang ada dalam pemahaman keuangan.

***

NS/ALP