LINK UMKM - Pemerintah mulai menjalankan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 9 Januari 2026. Langkah ini menyasar lebih dari 2,3 juta UMKM yang aktivitas usahanya terganggu akibat bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa strategi awal pemulihan diarahkan pada pengaktifan kembali denyut ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah memprioritaskan pembersihan warung dan toko milik warga, serta mendorong reaktivasi pasar rakyat agar aktivitas jual beli dapat kembali berjalan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan roda perekonomian lokal kembali bergerak dalam waktu cepat.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak 2.304.297 unit UMKM terdampak banjir di ketiga provinsi tersebut. Skala dampak yang besar membuat pemerintah menyiapkan skema pemulihan terstruktur, salah satunya melalui pembentukan delapan Klinik UMKM Bangkit. Klinik ini akan beroperasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang, dengan fungsi utama sebagai pusat pendampingan, konsultasi usaha, dan penghubung akses pembiayaan.

Selain pendampingan usaha, pemerintah juga menyiapkan kebijakan relaksasi kredit bagi UMKM debitor Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lebih dari 200.000 pelaku UMKM tercatat berpotensi menerima keringanan kredit berdasarkan hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin. Skema relaksasi ini disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing debitor, sehingga diharapkan tidak menambah beban keuangan pelaku usaha yang tengah berupaya bangkit.

Pemulihan ekonomi turut diperkuat melalui program reaktivasi pasar rakyat dengan dukungan lebih dari seribu personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara. Keterlibatan unsur pemerintah ini difokuskan pada percepatan pemulihan infrastruktur ekonomi skala kecil yang menjadi tumpuan UMKM, seperti pasar tradisional dan sentra perdagangan lokal.

Di tingkat koordinasi, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bahwa pemulihan UMKM terdampak banjir akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Program tersebut melibatkan sejumlah instansi pemerintah yang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh langkah pemulihan juga disinergikan dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diketuai Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah menilai keterlibatan langsung masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan pemulihan. Melalui program padat karya, warga terdampak tidak hanya dilibatkan dalam proses rehabilitasi, tetapi juga memperoleh penghasilan sementara. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi UMKM di wilayah terdampak banjir Sumatera.

RAT/NNA