LINK UMKM - Pemerintah mulai mendorong penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor perumahan melalui pendekatan berbasis wilayah. Langkah awal tersebut ditandai dengan rencana pemetaan UMKM perumahan yang akan dimulai di tiga kawasan, yakni Serang, Bogor, serta Semarang–Kendal. Ketiga wilayah ini dinilai memiliki potensi kuat dalam produksi bahan bangunan, jasa konstruksi, dan industri pendukung pembangunan hunian.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemetaan ini bertujuan membangun ekosistem rantai pasok UMKM yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan sektor perumahan. Dengan pemetaan berbasis wilayah, UMKM diharapkan dapat terhubung secara langsung dengan pengembang, sehingga peluang keterlibatan dalam proyek perumahan menjadi lebih terbuka dan terarah. Pendekatan ini dinilai penting agar UMKM tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari ekosistem pembangunan hunian.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam pertemuan itu, kedua kementerian menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran UMKM, mulai dari penyediaan material bangunan, layanan konstruksi, hingga berbagai industri pendukung lainnya. Sinergi ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat fondasi pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai UMKM memiliki posisi strategis dalam pembangunan perumahan nasional, terutama dalam mendukung program hunian rakyat. Ia menegaskan bahwa kementeriannya membuka ruang seluas-luasnya bagi UMKM untuk terlibat, selama kualitas produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar. Keterlibatan UMKM secara konsisten diyakini dapat memperkuat daya saing sektor perumahan sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung di daerah.

Dalam diskusi tersebut, kompetisi sehat antar-UMKM juga disoroti sebagai faktor penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Kompetisi yang didukung oleh akses pasar yang adil dinilai dapat mendorong inovasi dan efisiensi, sehingga hasil akhirnya dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen utama perumahan. Dengan ekosistem yang kompetitif dan inklusif, kualitas rumah subsidi maupun rumah umum diharapkan terus meningkat.

Selain pemetaan, pembahasan juga mencakup pemanfaatan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini diarahkan untuk memperkuat modal UMKM yang bergerak di sektor perumahan, baik sebagai penyedia material, jasa konstruksi, maupun layanan pendukung lainnya. KUR Perumahan dinilai menjadi instrumen penting untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam proyek pembangunan skala nasional.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya kisah sukses UMKM yang mampu naik kelas menjadi pengembang, sebagai bukti bahwa sektor perumahan dapat menjadi jalur pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sinergi antara Kementerian UMKM dan Kementerian PKP diharapkan mampu mempercepat lahirnya UMKM unggul di sektor perumahan, sekaligus memperkuat pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat.

RAT/NNA