LINK UMKM -  Meskipun akses ke layanan perbankan telah menjangkau mayoritas masyarakat Indonesia, dua wilayah ini masih tertinggal dalam hal inklusi keuangan.

Pada Sabtu, 22 Maret 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam laporannya, Airlangga mengungkapkan bahwa 89% penduduk Indonesia kini sudah memiliki akses ke fasilitas perbankan. Namun, masih ada dua wilayah yang mengalami kesulitan dalam hal inklusi keuangan, yaitu Maluku Utara dan Halmahera.

Airlangga menyatakan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah cukup baik, pemerintah tetap mendorong agar kedua wilayah tersebut mendapat perhatian khusus. Ia menekankan pentingnya upaya lebih lanjut dalam pembelajaran dan peningkatan kesadaran masyarakat di daerah-daerah tersebut agar mereka dapat memanfaatkan rekening bank dengan optimal dan memahami berbagai risiko investasi yang ada.

Perluasan Inklusi Keuangan Menjadi Fokus Utama

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berharap sektor keuangan formal, khususnya bank-bank milik negara, dapat lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan. Airlangga menambahkan bahwa langkah ini penting tidak hanya untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki rekening bank, tetapi juga untuk memastikan mereka memahami dan memanfaatkan layanan perbankan secara maksimal. 

Ke depan, program ini akan melibatkan berbagai sektor, termasuk layanan keuangan yang terkait dengan bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Pemerintah berharap bahwa dengan melibatkan kelompok sasaran inklusi keuangan yang lebih luas, seperti pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, hingga kelompok pekerja migran dan penyandang disabilitas, dapat mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.

Kesenjangan Inklusi Keuangan di Perkotaan dan Pedesaan

Meskipun secara keseluruhan angka inklusi keuangan Indonesia menunjukkan perkembangan positif, Airlangga mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Data menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di perkotaan mencapai 91,5%, sementara di pedesaan hanya sekitar 84,8%. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal akses keuangan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Pemerintah juga tengah mengintegrasikan data sosial dan ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang bertujuan untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya DTSEN, diharapkan proses penyaluran bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Harapan Pemerintah untuk Tahun 2025 dan 2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan pada tahun 2025, 91% masyarakat Indonesia akan memiliki akun keuangan formal dan 93% pada tahun 2029. Airlangga optimis bahwa dengan adanya berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, target-target ini akan tercapai, serta dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang masih tertinggal.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, dari yang berpenghasilan rendah hingga kelompok-kelompok sosial tertentu, untuk dapat mengakses layanan keuangan yang lebih baik dan mengoptimalkan potensi ekonomi mereka.

***

ALP/NS