LINK UMKM -  Arah kebijakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo dinilai semakin menegaskan komitmen terhadap ekonomi kerakyatan. Dalam forum internasional APEC, Indonesia digambarkan mengusung konsep pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan usaha kecil dan koperasi. Pandangan ini mendapat respons positif dari pelaku usaha nasional karena dianggap selaras dengan kebutuhan UMKM di tengah dinamika ekonomi global.

Penguatan Rantai Pasok sebagai Strategi Mengurangi Ketimpangan

Kalangan dunia usaha menilai kebijakan wajib kemitraan perusahaan besar dan asing dengan UMKM merupakan langkah struktural yang mendasar. Target peningkatan partisipasi UMKM lebih dari 30% dalam rantai pasok nasional dipandang menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Dalam kacamata HIPPI DK Jakarta, integrasi UMKM dalam rantai pasok bukan hanya berbicara tentang transfer produksi, tetapi juga membuka peluang berbagi pengetahuan, akses pasar, dan peningkatan daya saing.

Pendekatan ini sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional yang menempatkan UMKM sebagai pilar pembangunan. Dunia usaha menilai instrumen tersebut dapat menjadi koreksi terhadap situasi yang selama ini membuat pelaku UMKM berada di posisi pinggir dalam industri.

Kebijakan UMKM Diperkuat Payung Regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 disebut menjadi landasan penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM. Regulasi ini mengatur aspek kemudahan, perlindungan, serta percepatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di dalamnya mencakup penyelenggaraan inkubasi, dukungan Dana Alokasi Khusus bagi pengembangan koperasi dan UMKM, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendampingan dan fasilitasi usaha.

Kalangan pengusaha melihat keberadaan regulasi tersebut sebagai dasar untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada tataran seremoni. Dengan kerangka hukum yang jelas, UMKM dipandang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan fasilitas pengembangan usaha secara konkret.

Solidaritas Pelaku Usaha sebagai Penggerak Kolektif

Di tingkat organisasi pelaku usaha, perhatian tidak hanya diberikan pada aspek kebijakan, tetapi juga pada konsolidasi kekuatan ekonomi pribumi. HIPPI menilai sinergi antar-pengusaha lokal dapat memperkuat daya tawar UMKM dalam menghadapi kompetisi regional dan global. Semangat kebangkitan, keterlibatan aktif, dan kebermanfaatan sosial menjadi nilai dasar yang kembali digaungkan sebagai kultur ekonomi kolektif.

Konsep sinergi tersebut tercermin dari keterlibatan penuh HIPPI DK Jakarta dalam Rakernas yang mempertemukan pengurus pusat, wilayah, dan daerah. Kehadiran seluruh elemen organisasi dipandang sebagai bentuk penguatan jaringan dukungan bagi UMKM lintas wilayah.

Dinamika penguatan UMKM saat ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan gerakan pelaku usaha memiliki arah yang sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Sinergi antara regulasi, kolaborasi dunia usaha, serta keberpihakan negara pada UMKM menjadi pondasi menuju ekosistem usaha yang lebih inklusif. Dengan implementasi yang konsisten, kebijakan ini berpotensi memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

RAT/NNA