LINK UMKM - Kebijakan pengelolaan pakaian dan tas bekas impor ilegal memasuki babak baru setelah otoritas fiskal memutuskan untuk menghentikan praktik pemusnahan barang sitaan dan menggantinya dengan pendekatan daur ulang. Langkah ini dinilai lebih menguntungkan negara dari sisi efisiensi fiskal dan sekaligus mampu memberikan dampak langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemusnahan Balpres Dinilai Membebani Keuangan Negara

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan pemusnahan balpres ilegal dilaporkan memerlukan biaya cukup besar. Untuk setiap kontainer, biaya pemusnahan mencapai Rp12 juta, belum termasuk biaya penitipan barang maupun kebutuhan operasional petugas selama proses perkara berjalan. Praktik ini menyebabkan negara harus mengeluarkan anggaran tanpa menghasilkan nilai ekonomi apa pun, sehingga mendorong perlunya strategi alternatif yang lebih produktif.

Oleh karena itu, pendekatan mencacah ulang balpres ilegal dianggap dapat menghilangkan beban fiskal sekaligus menciptakan manfaat ekonomi nyata dari barang sitaan yang sebelumnya hanya berujung pemusnahan.

Solusi Daur Ulang Melalui Kerja Sama Industri Tekstil

Kebijakan baru ini lahir setelah adanya koordinasi pemerintah dengan pelaku industri garmen dan tekstil. Rekomendasi teknis yang disampaikan adalah pengolahan balpres menjadi bahan baku tekstil seperti benang dan poliester daur ulang. Bahan tersebut dapat dimanfaatkan industri sekaligus dijual kembali kepada UMKM dengan harga lebih terjangkau.

Model daur ulang dipandang efektif karena menawarkan dua keuntungan strategis:

1. Mengurangi biaya negara dengan menghilangkan proses pemusnahan.
2. Memperluas akses bahan baku murah untuk pelaku UMKM, terutama sektor konveksi, fesyen, dan tekstil daur ulang.

Rencana ini telah mendapatkan restu dari pemerintah pusat dan akan segera diimplementasikan setelah pembahasan teknis lanjutan dengan pemangku kepentingan industri dalam waktu dekat.

Distribusi Bahan Baku Murah untuk UMKM

Pemerintah memastikan bahwa hasil pencacahan balpres ilegal akan disalurkan kepada UMKM untuk mendukung produktivitas. Mekanisme distribusi dirancang agar pelaku UMKM mendapatkan akses bahan baku dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga margin usaha menjadi lebih kompetitif.

Skema ini diharapkan mampu:

• menekan biaya produksi pelaku UMKM,
• meningkatkan daya saing produk lokal,
• dan memperluas kesempatan kerja di sektor tekstil kreatif berbasis daur ulang.

Kebijakan Pengawasan Tetap Diperketat

Meski pemanfaatan balpres ilegal dialihkan untuk kepentingan ekonomi, pemerintah menegaskan bahwa impor pakaian bekas ilegal tetap akan ditindak. Pengawasan diperintensifkan untuk memastikan barang ilegal tidak kembali memasuki pasar domestik. Dengan demikian, kebijakan daur ulang hanya berlaku untuk barang sitaan yang telah masuk dalam proses penanganan.

Kebijakan pencacahan ulang balpres ilegal membuka peluang baru penguatan UMKM melalui akses bahan baku murah sambil mengurangi pemborosan anggaran negara. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran kebijakan dari sekadar penindakan menjadi pemanfaatan produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Keberhasilan implementasi skema ini diperkirakan tidak hanya berdampak pada efisiensi fiskal, tetapi juga mendorong UMKM tekstil nasional menjadi lebih kompetitif dan lebih siap bersaing di pasar industri kreatif berbasis daur ulang.

RAT/NNA