LINK UMKM - Gelombang transisi menuju ekonomi rendah karbon semakin kuat menjelang COP30, namun agenda iklim global dinilai belum sepenuhnya menaungi kebutuhan dan kapasitas pelaku usaha kecil. Representasi organisasi UMKM internasional yang berjumlah lebih dari enam juta pelaku usaha menyampaikan seruan terbuka agar pemerintah di seluruh dunia memastikan transisi energi berlangsung secara inklusif dan tidak meninggalkan sektor UMKM di belakang.

Kontribusi Ekonomi Besar, Beban Emisi Juga Signifikan

UMKM memegang posisi strategis dalam perekonomian global. Berbagai laporan internasional mencatat bahwa:

• lebih dari 50% PDB global berasal dari sektor UMKM, dan
• setengah dari total emisi sektor swasta juga ditimbulkan oleh UMKM.

Angka tersebut menunjukkan kontribusi ekonomi yang dominan sekaligus tanggung jawab emisi yang tidak kecil. Artinya, target net-zero secara global dinilai mustahil dicapai tanpa pelibatan UMKM secara nyata.

Empat Pilar Kebijakan yang Didukung Pelaku Usaha Kecil

Aliansi organisasi UMKM global, termasuk SME Climate Hub, B Lab, dan We Mean Business Coalition, merekomendasikan empat prioritas kebijakan kepada para pemimpin dunia menjelang COP30:

1. Kebijakan yang meningkatkan keterlibatan UMKM dalam aksi iklim melalui peraturan yang jelas, tidak membebani, serta relevan dengan kapasitas usaha kecil.
2. Penyebaran studi kasus dan model bisnis yang dapat menjadi referensi nyata bagi pelaku usaha untuk bertransformasi tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis.
3. Sistem panduan terpadu dan jalur transisi efisien yang memudahkan UMKM menyusun rencana adaptasi dan mitigasi berbasis data.
4. Pembiayaan hijau yang mudah diakses dengan skema insentif yang transparan, sederhana, dan tidak menimbulkan beban administratif berlebihan.

Keempat pilar ini dipandang sebagai fondasi minimal untuk memungkinkan UMKM bertransformasi ke arah ekonomi rendah karbon secara realistis.

Masalah Utama: Minimnya Dukungan dan Pengetahuan Insentif

Survei global yang dirilis aliansi UMKM menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan:
80% UMKM mengaku belum merasakan dukungan pemerintah atau bahkan tidak mengetahui adanya insentif iklim untuk sektor usaha kecil.

Kesenjangan informasi dan dukungan tersebut berakibat pada rendahnya kesiapan UMKM menghadapi perubahan regulasi energi, tuntutan pasar internasional, maupun tekanan perubahan iklim langsung.

Tuntutan untuk Tidak Membiarkan UMKM Tertinggal

Direktur SME Climate Hub, Pamela Jouven, menegaskan bahwa keberhasilan transisi iklim global akan terancam bila UMKM tidak dilibatkan sebagai aktor utama. Ia menilai lanskap kebijakan transisi saat ini masih berfokus pada skala besar dan belum menempatkan kebutuhan pelaku usaha kecil sebagai prioritas.

Seruan yang disampaikan jelang COP30 tersebut menekankan perlunya:

• pengakuan formal terhadap UMKM sebagai motor ekonomi sekaligus bagian integral solusi iklim,
• instrumen bantuan yang praktis, bukan simbolis,
• dan perubahan pendekatan dari imbauan sukarela menjadi dukungan struktural yang berdampak operasional.

Transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi transformasi ekonomi global. Pelibatan UMKM bukan hanya persoalan keadilan, melainkan keharusan strategis. Dengan akses pada regulasi, pendanaan, pengetahuan, dan model bisnis yang tepat, UMKM menjadi salah satu kunci percepatan ekonomi rendah karbon yang menyeluruh.

RAT/NNA