LINK UMKM - Penguatan konsumsi produk lokal kembali menjadi sorotan setelah pemerintah daerah di Situbondo menerapkan aturan internal yang mewajibkan aparatur sipil negara untuk membeli makanan dari pelaku UMKM setempat. Kebijakan ini disampaikan dalam sebuah forum ekonomi yang menyoroti pemberdayaan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, dan dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan perputaran ekonomi tetap berada di dalam wilayah.

Pendekatan tersebut dijelaskan sebagai upaya mendorong pelaku usaha kecil agar memiliki pasar yang lebih stabil. Pemerintah daerah memandang bahwa peningkatan permintaan harus dimulai dari internal birokrasi, terutama ketika pelaku UMKM di Situbondo didominasi oleh usaha kuliner, kerajinan, pertanian, perikanan, hingga sektor pariwisata. Dengan memastikan belanja aparatur tetap berputar di lingkup lokal, pemerintah berharap UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih konsisten.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah disebut menyediakan fasilitas permodalan tanpa bunga bagi pelaku UMKM. Skemanya dijelaskan sebagai pembiayaan dengan bunga yang ditanggung penuh oleh pemerintah daerah, sehingga pelaku usaha dapat memperbesar modal kerja tanpa terbebani biaya finansial tambahan. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab kendala klasik UMKM, terutama keterbatasan modal yang kerap menghambat ekspansi usaha.

Selain permodalan, pemerintah menilai bahwa tantangan terbesar UMKM bukan hanya soal dana, melainkan kemampuan manajerial. Banyak pelaku usaha disebut masih kesulitan mengurus perizinan, memahami teknik pemasaran, atau menghitung strategi peningkatan omzet. Kondisi tersebut dianggap dapat membuat pelaku usaha ragu untuk memulai atau melanjutkan usahanya, sehingga pendampingan menjadi elemen penting dalam ekosistem UMKM. Pendampingan yang dimaksud diarahkan untuk memperbaiki pola pikir, meningkatkan keterampilan, dan memastikan pelaku usaha terus belajar menghadapi perubahan pasar.

Dari sisi dampak ekonomi, Situbondo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di daerah tersebut turun dari 11,51 persen menjadi 11,17 persen hanya dalam waktu lima bulan. Penurunan ini dikaitkan dengan naiknya aktivitas UMKM di sektor-sektor produktif lokal. Pemerintah menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa UMKM masih berperan sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam mengurangi kerentanan sosial.

Transformasi UMKM Situbondo dinilai belum selesai. Pemerintah menekankan bahwa upaya memperkuat daya saing membutuhkan kesinambungan antara pelatihan, modal, dan pasar. Aturan belanja lokal bagi aparatur dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan pasar internal yang kuat, sementara dukungan permodalan dan pendampingan disiapkan untuk memastikan UMKM mampu naik kelas dan tidak hanya bertahan.

Ke depan, pemerintah daerah diproyeksikan terus memperluas strategi pemberdayaan UMKM berbasis data. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, serta mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

RAT/NNA