LINK UMKM - Arah pembangunan ekonomi nasional mulai bergerak dari pola bantuan sosial menuju penguatan kapasitas pelaku usaha. Pergeseran ini terlihat dalam pelaksanaan program Berdaya Finansial yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Kebumen, Jawa Tengah. Program tersebut menghadirkan lebih dari 200 pelaku usaha mikro dan dirancang sebagai ruang belajar terstruktur untuk membangun pondasi usaha yang lebih tangguh.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa orientasi pemerintah kini bergeser menjadi pemberdayaan. Pendekatan lama dinilai tidak lagi memadai untuk mengakselerasi kemandirian ekonomi masyarakat. Pelaku usaha disebut perlu mendapatkan akses pengetahuan, pendampingan intensif, serta jejaring yang relevan untuk bisa berkembang di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Program Berdaya Finansial menjadi contoh konkret dari paradigma baru tersebut. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, INAmikro, dan sejumlah mitra lainnya, peserta menerima pelatihan yang menggabungkan literasi keuangan, strategi digital, dan penguatan merek. Materi pelatihan disusun dalam format inkubasi sepanjang 13 minggu, sehingga dampaknya dapat dipantau dan tidak berhenti pada teori di ruang kelas.

Peserta didorong memahami pembukuan sederhana, menyusun strategi pemasaran lintas platform, serta memperbaiki kualitas produk dengan standar yang lebih kompetitif. Selain sesi inti, terdapat juga kelas teknis seperti simulasi menjadi host live shopping, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk optimalisasi konten visual. Sesi coaching clinic disiapkan untuk membahas langsung kendala usaha yang kerap muncul di lapangan.

Pemilihan Kebumen sebagai lokasi pelatihan didasarkan pada tingginya populasi usaha mikro di wilayah tersebut. Namun data menunjukkan masih terdapat tantangan serius, terutama dari sisi akses pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit macet UMKM pada Februari 2025 berada di angka 4,15 persen, lebih tinggi dibandingkan sektor non-UMKM yang berada pada 1,76 persen. Kondisi ini dianggap menegaskan kebutuhan akan pendampingan yang lebih intensif agar pelaku usaha mampu mengelola usaha secara lebih disiplin dan terukur.

Founder INAmikro, Debbie Sianturi, menilai pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci. Banyak pelaku UMKM disebut tidak bisa berkembang karena minimnya monitoring dan dukungan strategis setelah pelatihan selesai. Program ini diharapkan dapat menutup kesenjangan tersebut dan menghadirkan model penguatan UMKM yang lebih efektif.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah ingin menegaskan arah baru pembangunan ekonomi: bukan memperbanyak bantuan langsung, tetapi membangun kapasitas yang mampu mendongkrak daya saing. Harapannya, model Berdaya Finansial dapat direplikasi di daerah lain dengan indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan omzet, perluasan jejaring usaha, serta kesiapan pelaku UMKM dalam memasuki pasar global.

RAT/NNA