LINK UMKM - Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 menjadi momen strategis untuk memperkuat akses pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 120 juta tenaga kerja, sehingga akses ke pembiayaan produktif menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam agenda puncak BIK yang digelar di Mall Tunjungan Plaza, Surabaya, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas literasi keuangan dan akses pendanaan legal bagi UMKM. Sebagai platform pinjaman daring yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Cicil menghadirkan solusi pembiayaan produktif yang transparan, aman, dan berkelanjutan.

Direktur Cicil, Ivan Joshua Tandika, menekankan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar membuka akses layanan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata agar UMKM dapat tumbuh dan mandiri. “Momentum BIK menjadi kesempatan penting untuk memperluas edukasi mengenai pendanaan legal dan inklusif,” ujarnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, Cicil memberikan edukasi kepada pengunjung terkait pengelolaan modal usaha, literasi finansial dasar, serta pemanfaatan teknologi finansial untuk pengembangan UMKM. Produk pembiayaan yang diperkenalkan dirancang untuk meningkatkan kapasitas bisnis, memungkinkan UMKM memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, program Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mendorong partisipasi pemberi dana, baik individu maupun institusi, dalam mendukung UMKM. Model ini memungkinkan dana terkumpul disalurkan secara transparan dan produktif, sehingga setiap kontribusi memperkuat rantai ekonomi nasional. Analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemberi dana dan UMKM meningkatkan keberlanjutan usaha serta dampak ekonomi di tingkat lokal.

Secara empiris, akses pembiayaan yang tepat meningkatkan kapasitas produksi UMKM hingga 20–30 persen dalam jangka satu tahun, sekaligus membuka peluang ekspor dan diversifikasi produk. Edukasi literasi finansial juga menurunkan risiko gagal bayar dan meningkatkan pengelolaan keuangan usaha, sehingga UMKM lebih siap menghadapi dinamika pasar.

Partisipasi Cicil dalam BIK 2025 menjadi contoh konkret bagaimana sektor fintech dapat berperan sebagai katalis ekonomi inklusif. Langkah ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperluas akses keuangan formal, mempermudah UMKM naik kelas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan strategi ini, UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pembekalan kemampuan mengelola bisnis secara profesional, memperluas jaringan pasar, dan berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia. BIK 2025 membuktikan bahwa akses keuangan inklusif merupakan fondasi bagi pertumbuhan UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global.

RA/NN