LINK UMKM - Pengamat ekonomi menilai koperasi dan UMKM perlu mendapatkan dukungan anggaran agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan modern. Alokasi belanja publik yang tepat diyakini dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi rakyat.

Dalam keterangan yang disampaikan, pengamat tersebut menekankan perlunya menetapkan alokasi minimal 10 persen dari total belanja tahunan negara untuk koperasi, terutama yang bergerak di sektor produksi, distribusi, dan jasa publik. Pengalokasian ini dipandang mampu menghasilkan dana bergulir produktif yang besar, yang dapat meningkatkan pendapatan anggota, memperkuat ekonomi desa, dan menstimulasi pertumbuhan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Selain itu, pengamat tersebut menyoroti pentingnya mendorong kemitraan dengan koperasi grade A yang transparan dan berbasis digital melalui kontrak pengadaan publik, sehingga anggaran belanja dapat berfungsi sebagai katalisator bagi pengembangan ekosistem usaha yang akuntabel. Ia menekankan bahwa pembangunan ekosistem digital koperasi, termasuk proses tender, pembiayaan, dan pelaporan secara real-time, dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Lebih lanjut, pengamat tersebut menilai pengembangan lembaga penjaminan dan pembiayaan khusus koperasi menjadi salah satu langkah strategis agar koperasi dapat berperan sebagai anchor institution dalam pembiayaan produktif nasional. Pengalokasian belanja negara untuk koperasi, menurutnya, bukan hanya pilihan moral, tetapi strategi ekonomi yang cerdas untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Ia menekankan bahwa belanja publik harus diarahkan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil, daerah tertinggal, dan pelaku usaha rakyat seperti koperasi dan UMKM. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan dalam anggaran negara dapat memicu efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi yang merata, sekaligus memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi lokal.

RA/NN