LINK UMKM - Pemerintah melalui otoritas keuangan disebut menyiapkan langkah khusus untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak aksi demonstrasi di sejumlah wilayah pada akhir Agustus lalu. Dukungan ini berupa kemudahan akses pembiayaan serta relaksasi pembayaran pinjaman, dengan tujuan agar UMKM dapat segera kembali beroperasi dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali pulih.

Kemudahan Akses Pembiayaan

Otoritas keuangan menyatakan bahwa ketentuan baru akan segera diterbitkan guna memberikan skema khusus dalam produk pembiayaan bagi UMKM. Skema tersebut ditujukan agar pelaku usaha yang terdampak kerusuhan tidak kehilangan momentum dalam menjalankan bisnisnya. Dengan akses pembiayaan yang lebih longgar, UMKM diharapkan dapat memperoleh modal kerja yang cukup untuk memulai kembali aktivitas usaha pasca demo.

Relaksasi Pinjaman dan Restrukturisasi

Selain kemudahan pembiayaan, kebijakan relaksasi pembayaran pinjaman juga akan didorong bagi debitur UMKM yang mengalami kesulitan. Relaksasi tersebut mencakup skema restrukturisasi pinjaman dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan bagi nasabah. Bagi debitur yang secara material terdampak demonstrasi, langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kelancaran pembayaran pinjaman dan mengurangi potensi gagal bayar.

Deregulasi bagi Calon Nasabah

Pemerintah juga menegaskan akan melakukan deregulasi terkait syarat pembiayaan bagi calon nasabah. Fasilitas ini mencakup calon debitur dari sektor perusahaan pembiayaan, pembiayaan infrastruktur, hingga lembaga pegadaian. Kemudahan diberikan terutama kepada calon nasabah yang sebelumnya memiliki catatan pembiayaan non-lancar dalam skala tidak material, selama masih dinilai memiliki kemampuan untuk membayar angsuran sesuai kapasitas dan risiko yang dapat diterima lembaga keuangan.

Latar Belakang Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 28 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lain, termasuk Makassar, berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Di ibu kota, kericuhan bahkan menyebabkan kerusakan fasilitas umum seperti halte bus dan stasiun transportasi. Sejumlah UMKM yang berada di sekitar lokasi demo turut merasakan imbasnya, baik dari sisi kerugian langsung maupun penurunan jumlah pengunjung. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mitigasi melalui pembiayaan dan restrukturisasi pinjaman.

Dengan kebijakan ini, UMKM yang terdampak kerusuhan diharapkan dapat segera bangkit dan kembali menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Dukungan pembiayaan serta restrukturisasi pinjaman dinilai bukan hanya meringankan beban pelaku usaha, tetapi juga menjadi upaya menjaga stabilitas perekonomian di tengah dinamika sosial yang terjadi.

RA/NS