LINK UMKM - Transformasi pengadaan barang dan jasa berbasis digital di Kalimantan Barat mencatat capaian signifikan bagi pelaku UMKM lokal. Sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, nilai transaksi pengadaan daring di provinsi tersebut dilaporkan mencapai Rp255 miliar, menjadikannya salah satu daerah dengan kinerja tertinggi secara nasional.

Akses Pasar Melalui Temu Bisnis

Pemerintah daerah disebut menghadirkan forum temu bisnis sebagai jembatan antara UMKM dan pejabat pengadaan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga wadah edukasi mengenai tata kelola pengadaan digital yang lebih transparan. Pelaku usaha diberi kesempatan memperluas akses pasar melalui sistem berbasis teknologi yang dinilai lebih inklusif.

Pertumbuhan Transaksi UMKM

Data menunjukkan lebih dari 2.000 penyedia lokal di Kalimantan Barat terlibat dalam transaksi pengadaan pemerintah. Angka tersebut mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan provinsi ini di posisi keempat nasional. Kondisi ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai barometer efisiensi belanja pemerintah yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara nyata.

Kebijakan Belanja untuk Produk Lokal

Implementasi instruksi pemerintah yang mewajibkan minimal 40 persen belanja dialokasikan untuk produk UMKM disebut telah melampaui target. Realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah terhadap produk lokal mencapai lebih dari 44 persen. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya saing UMKM sekaligus memperluas inklusi ekonomi.

Konsistensi Aparat Daerah

Sejumlah perangkat daerah di Kalimantan Barat mendapatkan apresiasi karena konsisten memanfaatkan sistem pengadaan digital. Konsistensi ini dinilai memberi kontribusi besar terhadap terciptanya ekosistem belanja pemerintah yang lebih efisien dan berpihak pada usaha lokal.

Menuju Sistem Pembayaran Lebih Cepat

Upaya penguatan pengadaan digital juga diarahkan pada sistem pembayaran yang lebih sederhana dan cepat. Mekanisme pembayaran secara host to host sedang dipersiapkan agar pelaku UMKM dapat menerima dana pada hari yang sama ketika transaksi dilakukan. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan dan semangat pelaku usaha dalam mengikuti sistem digital.

Transparansi dan Model Nasional

Integrasi data transaksi pengadaan digital dengan basis data nasional dipandang penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Praktik yang telah diterapkan di Kalimantan Barat dinilai mampu menciptakan belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan sekaligus berpihak pada UMKM lokal. Ke depan, langkah ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.

RA/NS