LINK UMKM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat mampu menyalurkan kredit usaha mikro hingga Rp1 triliun setiap harinya. Capaian ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Informasi tersebut terungkap dalam gelaran Satu Data untuk Semua Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 di Jakarta. Dalam forum tersebut, manajemen BRI menekankan bahwa tingginya penyaluran kredit tidak lepas dari dukungan pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Percepatan Akses Kredit Berbasis Data

Pemanfaatan kependudukan memungkinkan BRI melakukan verifikasi lebih cepat terhadap calon nasabah. Melalui integrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK), bank dapat menilai kelayakan pemohon kredit secara lebih efisien. Rata-rata, sistem BRI tercatat mengakses data Dukcapil hingga sekitar 500 ribu kali per hari untuk memproses pengajuan kredit.

Kondisi ini dinilai mempercepat pencairan kredit sekaligus mengurangi potensi hambatan administratif yang selama ini sering dihadapi oleh pelaku UMKM ketika mengajukan pinjaman. Tanpa akses data tersebut, proses verifikasi dinilai akan memakan waktu lebih lama dan berisiko menghambat penyaluran pembiayaan.

Dukungan Dukcapil untuk Lembaga Keuangan

Dukcapil sendiri menyatakan telah membuka akses data kependudukan bagi ribuan lembaga di Indonesia. Hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 7.094 lembaga telah menjalin kerja sama, dengan total akses data mencapai 17,1 miliar kali. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung lembaga keuangan, termasuk BRI, dalam memperluas jangkauan pembiayaan.

Relevansi bagi UMKM Indonesia

Kredit mikro menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil di tengah dinamika ekonomi nasional. Dengan kapasitas penyaluran Rp1 triliun per hari, BRI memperlihatkan peran signifikan dalam mendorong ketersediaan modal kerja bagi jutaan UMKM. Akses yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dengan data kependudukan menjadikan proses pembiayaan semakin inklusif, sehingga UMKM dapat fokus pada pengembangan usaha.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Efisiensi layanan berbasis data diharapkan bukan hanya mempercepat pencairan dana, tetapi juga memperluas kesempatan UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan.

RA/NS