LINK UMKM - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa digitalisasi dan pendampingan merupakan faktor penting agar pelaku UMKM bisa naik kelas sekaligus berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

Data menunjukkan, 99 persen unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Dari jumlah tersebut, kontribusinya mencapai sekitar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja dan sekitar 60 persen terhadap perekonomian nasional. Hingga akhir 2024, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 56,15 juta, dengan mayoritas masih berada pada skala mikro.

Transformasi dari Informal ke Formal

Pemerintah menilai pendampingan sangat penting agar usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi formal.

Melalui platform digital yang disiapkan, UMKM bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal gratis, serta akses pembiayaan. Dengan begitu, proses transformasi usaha dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

Selain itu, pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dipandang sebagai strategi penting untuk mendorong skala usaha. Melalui skema business to business (B2B), UMKM diharapkan dapat masuk ke dalam rantai pasok yang lebih luas sehingga daya saing dan kualitas ekonomi nasional semakin meningkat.

Digitalisasi sebagai Keniscayaan

Transformasi digital juga menjadi fokus utama dalam mendorong UMKM naik kelas. Sebelum pandemi Covid-19, hanya sekitar 9 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Namun, hingga saat ini jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 25 juta.

Pertumbuhan itu menunjukkan bahwa UMKM telah merasakan langsung manfaat digitalisasi, tidak hanya sekadar onboarding, tetapi juga peningkatan produktivitas. Digitalisasi dipandang sebagai syarat penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola belanja konsumen yang semakin berbasis online.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk UMKM

Pemerintah menekankan bahwa peran berbagai pihak diperlukan agar UMKM mampu bertransformasi. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dianggap sebagai strategi yang dapat menciptakan kemandirian ekonomi rakyat.

Sejumlah program pendampingan telah dilakukan, mulai dari pengembangan jaringan toko kelontong modern yang memberi ruang bagi produk lokal, hingga pusat pelatihan kewirausahaan yang menyediakan fasilitas pembinaan usaha.

Dalam program ritel, lebih dari 250 ribu toko kelontong telah bergabung, sebagian besar sudah memiliki fitur Pojok Lokal untuk menjual produk UMKM sekitar. Sementara itu, pusat pelatihan di Jawa Timur telah membina lebih dari 1.600 UMKM, di mana 80 persen di antaranya telah terkoneksi dengan ekosistem digital.

UMKM Semakin Siap Hadapi Era Digital

Hasil pembinaan menunjukkan bahwa hampir 90 persen toko kelontong binaan kini sudah terhubung ke platform digital. Mereka tidak hanya memasarkan produk secara offline, tetapi juga melalui e-commerce, media sosial, bahkan website mandiri.

Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan UMKM di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta pendampingan berkelanjutan, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas dan semakin kuat dalam menopang perekonomian nasional.

RA/NS