LINK UMKM - Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran UMKM dan sektor swasta dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Tenggara (Sultra) serta di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum resmi di Kendari pada Rabu (27/8/2025).

Mendagri menyoroti bahwa struktur fiskal pemerintah daerah di Sultra masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi PAD dianggap belum maksimal, kecuali di tingkat provinsi dan Kota Kendari yang relatif lebih baik.

Ketergantungan pada Transfer Pusat Jadi Tantangan

Mendagri menyampaikan bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat berpotensi menjadi hambatan bagi kemandirian daerah. Sebagian besar anggaran justru habis untuk belanja pegawai, operasional, serta pemenuhan standar pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.

Karena itu, ia menekankan perlunya langkah serius untuk menghidupkan sektor swasta dan UMKM, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga investor besar. Menurutnya, Sulawesi Tenggara tidak akan mampu berkembang signifikan apabila PAD tidak melampaui nilai transfer pusat.

UMKM sebagai Motor Penggerak PAD

Mendagri menyebut bahwa peningkatan PAD menjadi indikator kemajuan daerah. Jika kontribusi PAD masih rendah, hal tersebut menandakan sektor swasta belum berkembang optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau lebih aktif berdialog dengan para pelaku usaha untuk mendengar langsung kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan.

Kunci untuk menghidupkan sektor swasta, menurutnya, terletak pada keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan ruang dialog serta kemudahan akses. Dengan memanfaatkan wadah organisasi pengusaha, komunikasi dapat lebih terarah untuk menggali peluang ekonomi lokal.

Potensi Lokal Perlu Didukung Kebijakan

Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga jasa. Namun, potensi ini dinilai tidak akan berkembang tanpa dukungan kebijakan yang kondusif. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan kebijakan yang memberi insentif, mempercepat perizinan, serta menghadirkan kemudahan bagi dunia usaha.

Mendagri menegaskan bahwa selama kebijakan tersebut sesuai aturan, pemerintah harus sigap memberikan dukungan. Dengan demikian, sektor swasta dapat tumbuh lebih cepat, dan UMKM dapat menjadi motor penggerak utama bagi penguatan PAD.

RA/NS