LINK UMKM - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi juga menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional melalui sektor pangan.

Program ini disebut sebagai ekosistem yang memiliki manfaat ganda. Di satu sisi, anak-anak dipastikan memperoleh asupan gizi sehat dan seimbang. Di sisi lain, jutaan pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor pangan, mendapatkan peluang untuk memperluas usaha.

Dari total anggaran yang disiapkan untuk MBG, sekitar 85 persen dialokasikan bagi pengadaan bahan baku dapur, mencakup sayuran, hasil peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi sekitar 29 juta UMKM pangan, terutama yang beroperasi di daerah pedesaan, untuk berkembang lebih jauh.

Hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat 6.435 UMKM telah terlibat langsung dalam rantai pasok program ini. Keterlibatan tersebut mencakup berbagai lini, mulai dari petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, penyedia katering lokal, hingga pelaku usaha pengolahan limbah makanan. Limbah sisa bahan pangan bahkan telah dimanfaatkan menjadi produk pupuk pertanian, pakan ikan, dan berbagai komoditas bernilai ekonomi lainnya.

Dampak positif program ini mulai terlihat nyata di sejumlah daerah. Di Pamulang misalnya, seorang pemasok sayuran yang terhubung dengan empat dapur MBG mampu merekrut 15 ibu rumah tangga untuk mengolah sayuran, sehingga membuka peluang kerja baru di tingkat lokal.

Meski begitu, tantangan yang dihadapi UMKM dalam rantai pasok MBG tidak sedikit. Permasalahan yang muncul meliputi standardisasi kualitas, kuantitas, kontinuitas pasokan, keterbatasan informasi teknis, serta akses pembiayaan yang masih minim.

Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah menyiapkan program pendampingan secara terstruktur melalui jalur daring. Pendampingan tersebut mencakup sosialisasi, pelatihan, kurasi produk, business matching, hingga fasilitasi pembiayaan yang melibatkan ribuan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan agar setiap dapur MBG menggunakan minimal 60 persen bahan baku dari produk UMKM. Standar ini akan terus ditingkatkan demi memastikan manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara luas, khususnya oleh para pengusaha mikro.

Dengan adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis sektor UMKM pangan akan menjadi tulang punggung keberhasilan program Merdeka Gizi. Lebih jauh, kontribusi UMKM juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi emas Indonesia pada 2045.

RA/NS