LINK UMKM - Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor konstruksi kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memberi ruang lebih luas, pelaku usaha kecil menilai implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama terkait regulasi, segmentasi proyek, hingga sistem pengadaan berbasis digital.

UMKM dan Tantangan Regulasi Konstruksi

Sejumlah pelaku usaha menekankan bahwa regulasi yang ada kerap berhenti pada tataran dokumen tanpa diikuti pelaksanaan yang konsisten. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan UMKM untuk memperoleh proyek konstruksi, khususnya di sektor publik. Padahal, kehadiran peraturan terbaru yang memberi peluang penunjukan langsung kepada UMKM dianggap sebagai langkah positif pemerintah dalam mendorong peran usaha kecil.

Namun demikian, kekhawatiran muncul ketika proyek-proyek skala kecil seperti rehabilitasi sekolah, puskesmas, hingga fasilitas publik justru banyak diserahkan melalui mekanisme swakelola. Kondisi ini berpotensi mengurangi kesempatan UMKM yang sebenarnya memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengerjakan proyek tersebut dengan kualitas yang memadai.

Isu Segmentasi dan Akses Proyek

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM konstruksi terletak pada segmentasi nilai proyek. Tanpa pengaturan yang jelas, persaingan menjadi tidak seimbang karena UMKM harus berhadapan dengan perusahaan besar dalam memperebutkan pekerjaan. Selain itu, praktik subkontrak berlapis yang kerap terjadi dalam proyek berskala besar menambah beban UMKM karena pembayaran sering terlambat dan margin keuntungan semakin menipis.

Dari sisi regulasi, pelaku usaha menilai perlunya aturan teknis yang rinci agar pelibatan UMKM tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas. Mekanisme pembayaran yang tepat waktu serta pembagian porsi pekerjaan secara adil antara perusahaan besar, BUMN, dan swasta nasional dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Digitalisasi sebagai Peluang dan Tantangan

Transformasi digital dalam pengadaan jasa konstruksi melalui e-katalog disebut dapat memperluas akses UMKM. Sistem ini berpotensi menciptakan transparansi dan efisiensi, tetapi hanya dapat berjalan optimal jika didukung dengan pendampingan teknis. Tanpa kesiapan digital, UMKM berisiko tertinggal dalam sistem yang semakin berbasis teknologi.

Penguatan usaha konstruksi spesialis juga menjadi isu penting. Dengan regulasi yang mengatur pangsa pasar spesialis secara lebih luas, UMKM berpeluang mengisi ceruk pasar tertentu yang selama ini jarang tersentuh perusahaan besar. Hal ini dapat menjadi jalan bagi UMKM untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Dampak bagi Ekonomi Lokal

Jika regulasi dan implementasi dapat berjalan seimbang, sektor konstruksi dapat menjadi salah satu jalur percepatan pertumbuhan UMKM di daerah. Keterlibatan UMKM dalam proyek-proyek publik tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas lokal, dan memperkuat rantai pasok domestik.

Sebaliknya, tanpa keberpihakan yang jelas dalam regulasi, UMKM akan terus terpinggirkan dari pasar konstruksi nasional yang bernilai tinggi. Situasi ini bisa melemahkan potensi besar yang dimiliki usaha kecil untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah dalam memberi ruang bagi UMKM di sektor konstruksi patut diapresiasi, namun implementasi regulasi harus dipastikan berjalan nyata di lapangan. Penyesuaian segmentasi proyek, mekanisme pengadaan yang transparan, serta pembayaran yang tepat waktu menjadi kunci terciptanya iklim usaha yang sehat.

Dengan regulasi yang berpihak dan sistem yang adil, UMKM di sektor konstruksi dapat berkembang lebih cepat, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

RA/NS