LINK UMKM - Pemerintah resmi menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Rp20 miliar. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM yang memiliki rencana ekspansi usaha berskala menengah maupun pengembangan proyek perumahan rakyat.

Berdasarkan keterangan resmi, KUR dengan plafon hingga Rp5 miliar per debitur kini dapat bersifat revolving, sehingga total batas pinjaman kumulatif dapat mencapai Rp20 miliar. Mekanisme ini dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengatur arus kas dan kebutuhan modal jangka panjang.

Fokus utama penyaluran KUR ini diarahkan pada pembiayaan perumahan. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR Perumahan untuk 450 ribu unit rumah pada tahun ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepemilikan rumah layak bagi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan usaha. Skema ini berjalan berdampingan dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pada tahun ini mendapat kuota 350 ribu unit.

Hingga pertengahan tahun, realisasi FLPP telah mencapai 147 ribu unit rumah. Pencapaian ini disebut turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri pendukungnya, yang secara tidak langsung memberikan peluang bisnis bagi UMKM penyedia bahan bangunan, jasa kontraktor, hingga furnitur.

Untuk mendukung kelancaran pembiayaan, pemerintah juga memastikan ketersediaan likuiditas bagi perbankan penyalur KUR dan FLPP. Dana dalam jumlah besar telah disalurkan untuk memperkuat kapasitas penyaluran kredit, sehingga target program dapat tercapai sesuai rencana.

Kenaikan plafon KUR hingga Rp20 miliar ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperluas jangkauan pembiayaan, tetapi juga mempercepat perputaran ekonomi di berbagai sektor. Bagi UMKM, kebijakan ini membuka peluang lebih besar untuk membiayai ekspansi usaha, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar.

RAT/NS