LINK UMKM - Ribuan kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Jawa Tengah menghadiri peluncuran nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang diyakini sebagai inisiatif baru pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Peluncuran yang berlangsung di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, ini menjadi momentum konsolidasi kelembagaan koperasi di tingkat akar rumput. Sebanyak 8.523 kepala desa dan lurah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dilaporkan hadir dalam acara yang digelar secara bertahap. Rombongan dari wilayah eks-Karesidenan Banyumas, misalnya, telah tiba sejak dini hari untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Pemerintah daerah menyampaikan bahwa antusiasme para kepala desa dan lurah menunjukkan kesiapan serta harapan besar terhadap fungsi koperasi sebagai kendaraan baru dalam pembangunan ekonomi desa. Koperasi Merah Putih disebut-sebut dirancang bukan hanya untuk kegiatan simpan pinjam, tetapi juga sebagai alat distribusi barang kebutuhan pokok, penyerap produk lokal, hingga pusat pemberdayaan UMKM berbasis komunitas.

Sejumlah kepala desa dari berbagai kabupaten mengungkapkan bahwa potensi desa yang selama ini belum tergarap optimal, seperti sektor pertanian, kerajinan, dan kuliner, diharapkan dapat dikembangkan dengan pembiayaan dari koperasi. Hal ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal dan pembiayaan online yang cenderung membebani masyarakat desa secara ekonomi.

Kepala desa dari wilayah Kabupaten Grobogan menilai bahwa kehadiran KDMP bisa menjadi solusi terhadap persoalan maraknya pinjaman daring ilegal di lingkungannya. Ia menekankan bahwa akses pendanaan yang dikelola secara kolektif dan diawasi langsung oleh masyarakat dinilai lebih aman dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, beberapa lurah dari wilayah perkotaan seperti Kota Semarang menyampaikan bahwa koperasi ini berpotensi menjadi mitra utama dalam menyerap produk UMKM kelurahan, sekaligus menyalurkan kebutuhan logistik harian warga. Sinergi antara KDMP dan pelaku UMKM lokal disebut sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Dari sisi pemerintah provinsi, disebutkan bahwa pendirian KDMP merupakan bentuk implementasi kebijakan nasional yang memprioritaskan desa sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan tersebut menekankan pada gotong royong, inklusi ekonomi, dan kemandirian produksi. Gubernur menyebut bahwa koperasi merupakan manifestasi dari cita-cita masyarakat desa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.

Selain menjadi sarana distribusi dan pembiayaan, koperasi ini diharapkan menjadi pusat edukasi ekonomi rakyat dan inkubator bisnis desa. Pemerintah berencana mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pengelolaan koperasi, agar kelembagaan ini tidak hanya menjadi wadah formalitas, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi inovasi sosial dan ekonomi lokal.

Sejumlah pakar kebijakan menilai bahwa keberhasilan KDMP sangat bergantung pada mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan integrasi dengan ekosistem ekonomi desa yang telah lebih dulu tumbuh. Tanpa sistem tata kelola yang baik dan partisipasi aktif dari komunitas, koperasi dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol tanpa fungsi produktif yang berkelanjutan.

Peluncuran KDMP dinilai sebagai awal dari reposisi koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Dengan semangat kolektivitas, transparansi, dan pemberdayaan, koperasi desa dan kelurahan berpeluang menjadi motor penggerak baru bagi UMKM lokal, sekaligus menjawab tantangan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.

***

ALP/NS