LINK UMKM - Pemerintah tengah mengkaji langkah konkret untuk memperkuat posisi pelaku UMKM di ekosistem digital, khususnya melalui penyusunan skema insentif bagi produk lokal yang dipasarkan melalui platform marketplace. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengendalikan arus masuk produk impor yang semakin mendominasi ruang dagang daring di Indonesia.

Rencana penyusunan insentif tersebut muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran terhadap ketimpangan antara produk lokal dan asing dalam platform lokapasar. Berdasarkan evaluasi kebijakan terkini, pemerintah menilai bahwa perlu ada diferensiasi perlakuan yang jelas dalam sistem transaksi digital, terutama dalam bentuk pengurangan biaya transaksi atau fee bagi pedagang yang menjual produk buatan dalam negeri.

Kebijakan ini nantinya dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi produk lokal, khususnya di sektor makanan dan minuman (F&B) yang selama ini menjadi kategori dominan di sebagian besar marketplace. Pemerintah memandang bahwa produk F&B lokal memiliki potensi besar untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, selama diberikan insentif dan perlindungan yang memadai.

Saat ini, rancangan regulasi insentif tersebut masih dalam tahap finalisasi. Opsi yang sedang dibahas meliputi potongan biaya layanan, promosi produk unggulan lokal, serta skema dukungan berbasis performa penjualan yang memenuhi kriteria produk dalam negeri. Pemerintah juga membuka peluang dialog langsung dengan pihak marketplace untuk menyelaraskan mekanisme insentif agar tetap sejalan dengan ekosistem bisnis digital yang berkembang cepat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan strategis pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis UMKM, sekaligus merespons tantangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan digital. Pemerintah menekankan bahwa meskipun perdagangan bebas penting, keberpihakan terhadap produk buatan lokal harus tetap menjadi prioritas dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi digital.

Sejumlah kajian empirik menunjukkan bahwa UMKM yang memanfaatkan platform digital cenderung memiliki daya saing lebih tinggi, namun tetap rentan terhadap dominasi produk impor yang masuk melalui saluran distribusi yang sama. Oleh karena itu, insentif berbasis kebijakan fiskal maupun nonfiskal menjadi krusial untuk memastikan keseimbangan pasar dan keberlanjutan pelaku usaha kecil di era digital.

Langkah penyusunan insentif ini juga diyakini dapat memperluas inklusi pasar digital bagi UMKM daerah yang selama ini belum optimal menjangkau konsumen nasional. Dengan demikian, bukan hanya pedagang besar yang merasakan manfaat ekonomi digital, tetapi juga pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

***

ALP/NS