LINK UMKM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memperkuat arah kebijakan fiskal daerah dengan menempatkan pelaku UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam pengalokasian anggaran tahun berjalan. Hal ini tercermin dari keputusan pemerintah daerah yang mengucurkan dana sebesar Rp20 miliar untuk tiga sektor strategis di Kabupaten Takalar, yaitu pemulihan pascabencana, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penguatan kapasitas UMKM lokal.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi terpadu dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi akar rumput, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah pesisir selatan Sulawesi. Pemerintah menyampaikan bahwa alokasi dana tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk penyelesaian masalah infrastruktur dasar, tetapi juga diarahkan sebagai dukungan konkret terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat, khususnya yang dijalankan oleh pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Dari total anggaran yang dialokasikan, sebagian difokuskan untuk program pembinaan dan fasilitasi UMKM agar dapat kembali produktif pasca-terdampak krisis ekonomi maupun bencana alam. Pemerintah menilai bahwa sektor UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi serta kemampuan adaptif terhadap pasar lokal, sehingga menjadi instrumen penting dalam proses pemulihan ekonomi daerah.

Selain itu, pembangunan kembali rumah-rumah warga yang berada dalam kondisi tidak layak huni juga dinilai relevan dengan upaya menciptakan lingkungan usaha yang aman dan sehat, terutama bagi pelaku usaha rumahan yang menjadikan tempat tinggal sebagai lokasi produksi. Pemerintah menyatakan bahwa intervensi tersebut penting untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect), karena secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas serta daya saing pelaku usaha kecil.

Pemulihan infrastruktur pascabencana pun dimasukkan dalam skema prioritas, mengingat potensi kerentanan geografis Kabupaten Takalar yang cukup tinggi terhadap cuaca ekstrem dan pergeseran iklim. Dengan membenahi sektor ini secara terencana, pemerintah berharap distribusi logistik dan akses ke pusat-pusat ekonomi lokal tidak lagi terganggu dalam situasi darurat.

Langkah ini disebut mencerminkan pendekatan fiskal yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan, terutama bagi kelompok rentan dan pelaku usaha berskala kecil. Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam mengatasi ketimpangan wilayah yang selama ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi lokal.

***

ALP/NS