LINK UMKM - Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 membuka ruang diskusi baru mengenai peran krusial UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan serapan tenaga kerja sebesar 97 persen, UMKM dipandang sebagai motor penggerak ekonomi domestik. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan daya saing yang mumpuni, terutama di sektor ekspor dan digitalisasi.

Kehadiran berbagai program pelatihan dan inisiatif digitalisasi seperti UMKM Go Digital sejatinya memberikan peluang transformasi. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mengungkapkan bahwa pelatihan yang tersedia bersifat terlalu umum, kurang aplikatif, dan minim pendampingan. Bahkan, sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses informasi pelatihan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi dan kesiapan nyata pelaku UMKM di lapangan. Penguatan kapasitas internal pelaku usaha—seperti manajemen dasar, pengelolaan stok, hingga pencatatan keuangan—belum mendapatkan porsi memadai dalam desain pelatihan. Akibatnya, sebagian UMKM merasa telah terdigitalisasi karena menggunakan media sosial untuk berjualan, padahal proses bisnis mereka belum berjalan secara sistematis.

Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah mengembangkan SAPA UMKM, sebuah platform integratif yang dirancang untuk menyatukan data, layanan, dan program pendampingan UMKM dari berbagai lembaga. Harapannya, SAPA UMKM dapat menjadi tulang punggung sistem informasi nasional yang memetakan tahapan kesiapan pelaku usaha dan menyesuaikan intervensi program secara tepat sasaran.

Model serupa telah diterapkan di negara berkembang lain seperti India, Nigeria, dan Rwanda, yang mulai membangun sistem data publik untuk mendukung pendanaan berbasis profil usaha. Indonesia pun memiliki peluang besar untuk mengadopsi pendekatan serupa agar pemberdayaan UMKM menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Penguatan literasi keuangan juga menjadi prioritas. Dengan pencatatan transaksi yang sistematis dan integrasi pembayaran digital, pelaku UMKM dapat membangun rekam jejak finansial yang kredibel, membuka akses ke layanan perbankan, pinjaman, bahkan asuransi. Oleh karena itu, desain pelatihan tidak bisa lagi bersifat “satu ukuran untuk semua”, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi aktual setiap pelaku usaha.

Ke depan, kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta keterbukaan data melalui platform digital seperti SAPA UMKM menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang sistemik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika UMKM Indonesia.

***

ALP/NS