LINK UMKM - Meskipun jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan secara kuantitatif, namun pertumbuhan kualitas usaha masih jauh dari harapan. Salah satu indikator yang mencolok adalah rendahnya akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan formal, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan dalam ekosistem digital.

Data resmi pemerintah daerah menunjukkan bahwa hingga pertengahan 2025, baru 7,7% UMKM di Sumut yang berhasil menjangkau akses pembiayaan. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam proses pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, terutama pada aspek literasi keuangan dan kelengkapan administrasi usaha.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga masih terbatas. Hanya 19% pelaku UMKM yang tercatat mulai menerapkan teknologi dalam kegiatan usahanya. Sementara itu, jumlah UMKM yang telah bertransformasi ke platform digital bahkan lebih rendah, yaitu sekitar 3%. Jumlah generasi muda yang memilih jalur kewirausahaan juga sangat kecil, hanya 0,08%, yang menunjukkan lemahnya regenerasi dalam sektor UMKM.

Pertumbuhan Jumlah Tidak Diiringi Kenaikan Kualitas

Pemerintah provinsi menyampaikan bahwa secara kuantitas, jumlah UMKM aktif mengalami kenaikan signifikan. Dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah unit usaha meningkat dari sekitar 1,1 juta pada 2022 menjadi 1,5 juta per Juni 2025. Namun, peningkatan ini belum selaras dengan pertumbuhan kualitas usaha.

Mayoritas pelaku usaha masih berada dalam kategori mikro, dengan keterbatasan akses pasar, pembiayaan, dan teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapasitas belum meresap secara merata hingga ke level operasional pelaku usaha.

Upaya untuk mengintegrasikan UMKM ke pasar ekspor dan rantai pasok nasional juga belum optimal. Meskipun terdapat sejumlah capaian ekspor dari pelaku UMKM, namun angka akses pembiayaan yang rendah menjadi indikator bahwa transformasi struktural masih menemui kendala besar.

Hambatan Literasi Keuangan Jadi Penghalang Utama

Banyak pelaku UMKM di Sumatera Utara dinilai masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi prasyarat administratif dan teknis untuk memperoleh pembiayaan. Kurangnya pemahaman terhadap pencatatan keuangan, pembuatan laporan neraca, dan manajemen arus kas menjadi penghalang utama dalam memperoleh akses ke sumber dana formal.

Penguatan kapasitas ini sejatinya membutuhkan pendekatan terstruktur yang melibatkan kolaborasi multipihak, mulai dari akademisi, lembaga pelatihan, hingga sektor keuangan yang adaptif terhadap realitas pelaku usaha mikro di daerah.

Digitalisasi Masih Jadi PR Besar

Transformasi digital UMKM yang digadang-gadang sebagai strategi akselerasi pertumbuhan masih belum terlihat dampaknya secara signifikan di Sumatera Utara. Tingkat partisipasi pelaku usaha dalam ekosistem digital masih sangat rendah, dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan platform daring sebagai kanal utama pemasaran dan transaksi.

Padahal, dalam banyak studi, digitalisasi terbukti mampu memperluas jangkauan pasar, mengefisienkan proses usaha, serta membuka akses terhadap pelanggan baru. Tanpa intervensi yang serius, pelaku UMKM Sumut berpotensi tertinggal dari dinamika pasar nasional maupun global.

Pameran Kreatif Belum Cukup Menjawab Tantangan Struktural

Dalam rangka meningkatkan eksposur UMKM, pemerintah daerah menggelar Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2025 yang berlangsung pada 18–20 Juli. Kegiatan ini menampilkan beragam produk lokal dalam bentuk pameran fisik dan daring, mencakup kriya, kuliner, fesyen, kopi, dan wastra.

Selain menjadi etalase produk, kegiatan ini juga menyuguhkan agenda interaktif seperti fashion show, kompetisi desain, demonstrasi teknik penyeduhan kopi, dan diskusi kewirausahaan muda. Meskipun upaya ini patut diapresiasi, namun pameran bersifat temporer belum cukup untuk menjawab persoalan fundamental yang dihadapi pelaku UMKM, terutama terkait akses pembiayaan dan teknologi.

Perlu Strategi Jangka Panjang dan Kolaborasi Konkret

Penguatan ekosistem UMKM di Sumatera Utara tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha besar, serta masyarakat sipil. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, literasi keuangan, dan dukungan teknologi yang terintegrasi.

Arah kebijakan ke depan perlu menitikberatkan pada penghapusan hambatan struktural yang selama ini membuat pelaku usaha mikro sulit berkembang. Tanpa itu, upaya untuk mendorong UMKM naik kelas akan terus menemui jalan buntu, meskipun jumlah unit usaha secara statistik terus bertambah.

***

ALP/NS