LINK UMKM - Upaya memperkuat fondasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi prioritas pemerintah. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dikedepankan adalah penguatan infrastruktur ekosistem pembiayaan berbasis data.

Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 57 juta pelaku UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sebesar 61,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, rasio kredit yang tersalurkan ke sektor UMKM masih berada pada angka 18,7% dari total kredit perbankan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pembiayaan yang signifikan dan perlu segera dijembatani melalui pendekatan inovatif.

Dalam rangka memperkuat akses pembiayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pemerintah resmi meluncurkan sebuah platform informasi perkreditan yang khusus dirancang bagi UMKM. Platform ini disebut sebagai CBI SME Bureau—layanan pertama di Indonesia yang memberikan data kredit terverifikasi khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Keberadaan platform ini diharapkan dapat menjadi alat verifikasi kredibilitas mitra usaha dalam model bisnis ke bisnis (B2B). Pemerintah menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi membangun sistem pembiayaan yang aman, terintegrasi, dan berbasis data, sekaligus mendorong UMKM naik kelas melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Platform ini menyediakan informasi yang mencakup riwayat kredit, profil usaha, hingga rekam jejak transaksi mitra bisnis. Fitur unggulan yang ditawarkan antara lain pemantauan kondisi keuangan mitra secara real-time, sistem peringatan risiko kredit, serta pelaporan terkait keterlambatan pembayaran.

Selain itu, layanan ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam manajemen piutang dan mitigasi risiko usaha. Diharapkan, pelaku UMKM dapat lebih mudah menjaga arus kas sekaligus memperkuat posisi mereka dalam ekosistem bisnis yang kompetitif.

Pemerintah menekankan bahwa hadirnya platform ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong literasi keuangan dan inklusi pembiayaan berbasis data yang kredibel. Proses penilaian dan manajemen risiko kredit pun akan berlangsung lebih cepat, efisien, dan akurat.

Tak hanya sebagai alat pendukung penilaian kredit, layanan ini juga dianggap sebagai katalisator pengembangan usaha yang berkelanjutan. Deputi Bidang Usaha Kecil pada Kementerian UMKM menilai bahwa langkah kolaboratif semacam ini membuka peluang baru bagi UMKM dalam membangun rekam jejak kredit yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam memperoleh akses pendanaan, terutama di luar skema pembiayaan konvensional.

Dengan pendekatan ekosistem pembiayaan yang lebih terbuka dan berbasis kemitraan, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat semakin percaya diri dalam berekspansi, memperluas pasar, dan menjaga kesehatan finansial usaha secara jangka panjang.

***

ALP/NS