LINK UMKM -  Pemerintah menekankan pentingnya kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Pesan ini disampaikan dalam sebuah forum pemberdayaan di Bandung, sebagai bentuk peringatan agar pelatihan yang diberikan negara tidak disalahartikan sebagai sumber penghidupan utama.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menjadikan program pelatihan pemerintah sebagai mata pencaharian sementara, bukan sebagai sarana peningkatan kapasitas usaha. Pemerintah mengamati adanya kecenderungan pelaku UMKM yang berpindah dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya tanpa menghasilkan output nyata dalam bentuk produksi atau usaha mandiri.

Pemerintah pun menyampaikan bahwa praktik seperti ini harus segera dihentikan. Ditekankan bahwa pelaku UMKM seharusnya mengikuti pelatihan secara terbatas dan terarah. Idealnya, mereka cukup mengikuti satu hingga dua pelatihan, dan maksimal lima kali jika diperlukan. Setelah itu, mereka diharapkan mampu mandiri menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

Data partisipasi UMKM dalam pelatihan pun direncanakan untuk diintegrasikan secara nasional. Dengan sistem pemantauan ini, pelaku usaha yang telah berulang kali mengikuti pelatihan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan akan dievaluasi. Pemerintah membuka kemungkinan untuk mengalihkan peran mereka ke sektor lain, apabila tidak menunjukkan perkembangan usaha.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Situasi geopolitik, seperti konflik antarnegara, dinilai telah menciptakan tekanan pada ekonomi dunia, sehingga mendorong negara untuk memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

Dalam penjelasannya, pemerintah menyatakan bahwa kemandirian ekonomi nasional tidak bisa bergantung pada pihak luar. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM diarahkan agar menjadi kekuatan riil dalam menopang kestabilan perekonomian domestik.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pelatihan tetap akan diberikan secara berkala. Pelatihan ini dirancang sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas UMKM agar mampu naik kelas. Salah satu program andalan yang tengah dijalankan adalah Perintis Berdaya, sebuah inisiatif pemberdayaan berbasis kemitraan dengan sektor swasta.

Program ini sebelumnya telah menggelar bootcamp kewirausahaan, yang ke depannya akan dijadikan standar pelatihan nasional, termasuk untuk level daerah. Pemerintah berharap melalui program ini, pelaku UMKM akan lebih siap menghadapi persaingan, mampu membangun usaha berkelanjutan, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Inisiatif Perintis Berdaya juga disebut sejalan dengan arah baru kebijakan bantuan sosial yang kini berorientasi pada program produktif. Transformasi ini menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan mencapai nol persen pada 2026.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendorong UMKM menjadi aktor utama pembangunan ekonomi berbasis kemandirian dan daya saing.

***

ALP/NS