LINK UMKM - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian utama dari strategi nasional dalam membangun ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (21/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM menyampaikan bahwa arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia adalah mendorong kementerian dan lembaga untuk saling bersinergi dalam memperkuat sektor UMKM. Ia menyebut, Indonesia harus segera berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global yang bisa berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dalam negeri.

UMKM Harus Menjadi Penopang Kedaulatan Konsumsi Nasional

Pemerintah menginginkan agar seluruh kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi secara mandiri. Dalam hal ini, UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai garda depan penyedia barang dan jasa yang esensial bagi masyarakat. Oleh karena itu, sektor ini tidak boleh dibiarkan stagnan atau hanya sekadar menjadi objek bantuan.

Menurut Menko PM, ketergantungan pada produk dan sistem ekonomi luar negeri harus diakhiri secara bertahap. UMKM diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing produk, serta memperluas jangkauan pasar.

Program Pelatihan UMKM Akan Diseragamkan, Fokus pada Kualitas dan Output

Pemerintah juga akan melakukan pembenahan terhadap seluruh program pelatihan bagi UMKM. Seluruh pelatihan akan diwajibkan mengikuti standar nasional yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas hasil pelatihan dan memastikan bahwa seluruh proses—dari pelatihan, pendampingan, hingga kemandirian usaha—terjalin dalam satu ekosistem yang berkesinambungan.

Menko PM menyampaikan bahwa pelaku UMKM yang hanya mengikuti pelatihan tanpa menghasilkan produk yang nyata akan dikeluarkan dari skema pembinaan pemerintah. Langkah ini ditempuh untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran sekaligus menegaskan bahwa program pelatihan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penggerak ekonomi riil.

Anggaran Rp500 Triliun Disalurkan untuk Pemberdayaan dan Produksi

Dalam pernyataannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp500 triliun per tahun. Dana tersebut mencakup berbagai aspek pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, hingga fasilitas permodalan bagi UMKM.

Menko PM meminta agar para pelaku UMKM dapat menggunakan anggaran dan fasilitas yang disediakan secara optimal. Pelaku usaha diharapkan mampu menyerap bantuan tersebut sebagai modal produktif, bukan sekadar subsidi konsumtif. Fokus utama pemerintah adalah menjadikan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses

Menko PM juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membina UMKM. Sinergi ini dinilai sebagai kunci untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pelaku UMKM juga diminta aktif menjalin kemitraan, baik dengan pelaku usaha besar maupun investor. Pemerintah berkomitmen menyediakan ruang dan fasilitasi agar kemitraan yang adil dan saling menguntungkan bisa terwujud.

Membangun Kemandirian dari Desa

Kunjungan Menko PM di Desa Wangisagara menjadi simbol penting bahwa pembangunan ekonomi berbasis masyarakat harus dimulai dari desa. UMKM desa, yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, pangan olahan, dan kerajinan, memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi jika diberi pendampingan yang tepat.

Pemerintah mengajak semua pihak, termasuk generasi muda, untuk mengambil bagian dalam membangun ekonomi lokal. Kemandirian nasional bukan sekadar jargon, tetapi tujuan konkret yang dapat diwujudkan jika UMKM diberdayakan dengan serius dan berkelanjutan.

***

ALP/NS