LINK UMKM - Pemerintah kembali memperluas jangkauan insentif bagi pelaku usaha mikro dengan memastikan bahwa para pengemudi ojek daring (ojol) yang bergabung sebagai mitra UMKM akan memperoleh berbagai kemudahan akses, mulai dari subsidi BBM dan LPG, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pelatihan peningkatan kapasitas usaha.

Melalui program yang digagas untuk menjawab tantangan ekonomi informal, para pengemudi diberikan kesempatan untuk mempertahankan fleksibilitas kerja mereka sambil tetap memperoleh manfaat setara pelaku UMKM formal. Salah satu bentuk insentif utama adalah akses pembiayaan mikro KUR tanpa agunan, dengan nilai pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 100 juta dan bunga hanya 6 persen per tahun—jauh di bawah bunga konvensional yang berkisar antara 16 hingga 18 persen.

Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas kerja paruh waktu yang banyak dijalani oleh masyarakat urban. Dengan skema ini, pelaku ojol tidak hanya mendapatkan perlindungan sosial, tetapi juga kesempatan meningkatkan taraf hidup melalui usaha kecil yang dijalankan secara mandiri ataupun bersama keluarga.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah juga memastikan bahwa mitra ojol yang berstatus UMKM akan dikenakan tarif pajak progresif hanya sebesar 0,5 persen, asalkan omzet tahunannya berada di bawah Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini memberikan kelegaan fiskal sekaligus mendorong formalisasi usaha kecil di kalangan pelaku sektor informal.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menambah fasilitas insentif lain yang berpihak pada pelaku UMKM, sesuai evaluasi kebutuhan lapangan. Bahkan disebutkan bahwa usaha UMKM bisa dijalankan oleh anggota keluarga pengemudi, seperti istri atau kerabat, sehingga dampak pemberdayaan menjadi lebih luas dan menyentuh rumah tangga pelaku usaha.

Sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, program pemberdayaan yang menjangkau mitra pengemudi dan pelaku usaha kecil telah menciptakan jutaan peluang ekonomi. Salah satu inisiatif yang turut mendukung ekosistem ini adalah penyelenggaraan rekrutmen terbuka di gedung pusat UMKM nasional. Proses rekrutmen tersebut dilengkapi dengan pendampingan administratif dan arahan pendaftaran ke program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah menyatakan bahwa seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas, dapat bergabung dalam program ini. Pendekatan inklusif tersebut bertujuan membuka kesempatan pendapatan yang merata serta mendukung pengembangan ekonomi rakyat secara menyeluruh.

Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah ini diharapkan dapat menciptakan wajah baru UMKM Indonesia yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar kuat pada semangat gotong royong dan kemandirian.

***

ALP/NS