LINK UMKM - Upaya memperkuat posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi nasional terus digencarkan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah membentuk UMKM Holding sebagai upaya menjembatani keterhubungan antara UMKM dan industri besar.

Menteri yang membidangi sektor UMKM menjelaskan bahwa gagasan pembentukan holding ini berangkat dari realita rendahnya daya ungkit UMKM, yang selama ini dibatasi oleh keterbatasan sumber daya ekonomi. Ia menilai masih terjadi dis koneksi antara UMKM dan sektor usaha besar, terutama dari sisi rantai pasok dan ekosistem kemitraan.

Melalui keterangan tertulis yang disampaikan pada Jumat, 30 Mei 2025, disebutkan bahwa program UMKM Holding akan dikembangkan berbasis klaster UMKM yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Program ini diarahkan agar UMKM tidak hanya beroperasi sendiri, tetapi terintegrasi dalam sebuah ekosistem tertutup (closed loop business ecosystem) yang berbasis kemitraan bersama industri besar.

Pemerintah juga telah menugaskan jajaran terkait untuk mengidentifikasi sepuluh sektor prioritas yang berpeluang dikembangkan dalam model kemitraan ini. Salah satu sektor yang dinilai dapat menjadi tolok ukur dalam kemitraan rantai pasok adalah sektor otomotif.

Namun, ditegaskan bahwa keberadaan holding ini bukan hanya sebatas inisiasi atau kick off. Pemerintah mendorong agar setiap klaster UMKM yang tergabung dapat berkembang secara berkelanjutan. Selain menciptakan nilai tambah, keberadaan klaster tersebut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi strategis.

Salah satu pilot project yang telah diluncurkan dalam program ini adalah klaster kelautan dan perikanan. Melalui klaster ini, pemerintah mencatat keberhasilan ekspor komoditas perikanan tangkap, yakni 27 ton ikan layur, ke Kota Fuzhou, Fujian, China. Nilai ekspor tersebut dilaporkan mencapai sekitar USD 75.000.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar turut berkomitmen mengembangkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM dinilai bukan hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya ekonomi yang tersebar dari hulu hingga hilir.

Sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan, kemudahan, serta pemberdayaan kepada para pelaku UMKM di seluruh tanah air.

***

ALP/NS