LINK UMKM -  Pemerintah mengimbau agar perdebatan terkait skema tarif bagi hasil antara perusahaan aplikasi transportasi daring dengan pengemudi ojek online (ojol) tidak berlarut-larut. Penegasan tersebut disampaikan guna menjaga stabilitas ekosistem digital nasional yang selama ini menopang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah menilai, setiap pihak memiliki ruang untuk memilih platform yang sesuai dengan preferensi masing-masing, termasuk dalam hal potongan tarif. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Sabtu (24/5/2025), pejabat kementerian menyampaikan bahwa keberagaman model bisnis aplikator merupakan bentuk fleksibilitas yang patut dihargai, bukan diperdebatkan.

Disampaikan pula bahwa jika ada pihak yang merasa keberatan dengan skema tertentu, maka tersedia opsi dari aplikator lain yang memberlakukan tarif potongan lebih rendah. Beberapa aplikator, menurutnya, diketahui menerapkan potongan di kisaran 10 hingga 13 persen, yang dianggap lebih bersahabat bagi mitra pengemudi.

Penguatan Peran Pengemudi Lewat Koperasi Kemitraan

Sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi mitra pengemudi dalam rantai ekosistem digital, pemerintah tengah mendorong pembentukan koperasi kemitraan di setiap perusahaan aplikasi transportasi daring. Koperasi ini diproyeksikan menjadi wadah ekonomi kolektif yang dapat menyediakan berbagai layanan penting, mulai dari simpan pinjam hingga pengadaan atribut kerja seperti jaket dan helm.

Pejabat kementerian menyampaikan bahwa koperasi tersebut juga akan membuka ruang bagi kegiatan usaha produktif lainnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Gagasan ini dinilai sejalan dengan semangat program koperasi nasional yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah sebagai bentuk penguatan ekonomi berbasis anggota.

Ekosistem Digital Diminta Tetap Kondusif

Lebih lanjut, pemerintah menekankan pentingnya menjaga ekosistem digital agar tetap kondusif, terutama karena layanan transportasi daring telah menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas UMKM, khususnya di sektor makanan, minuman, dan ritel.

Dalam pernyataannya, pejabat terkait menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pelaku UMKM harus terus dijaga dalam semangat kolaboratif yang inklusif. Jika polemik terkait tarif terus berkembang tanpa penyelesaian, maka stabilitas ekonomi digital bisa terganggu.

Disebutkan pula bahwa roda ekonomi digital sangat bergantung pada keseimbangan antara aplikator dan mitra pengemudi. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis, maka perputaran bisnis daring tidak akan berjalan secara optimal.

***

ALP/NS