LINK UMKM -  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mengukuhkan perannya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan dengan mencatat penyaluran kredit mikro sebesar Rp632,22 triliun hingga akhir Maret 2025.

Angka tersebut mencerminkan 46,02 persen dari total portofolio pembiayaan BRI yang mencapai Rp1.373,66 triliun, dan menegaskan komitmen BRI dalam memberdayakan pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.

Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, menjelaskan bahwa pencapaian ini sejalan dengan misi pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya agenda ketiga dan keenam yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas serta pemerataan ekonomi.

“Pertumbuhan penyaluran kredit mikro turut didukung berbagai program literasi dan inklusi keuangan, termasuk penguatan peran AgenBRILink,” ungkap Akhmad dalam konferensi pers kinerja kuartal I BRI di Jakarta.

AgenBRILink, yang merupakan mitra nasabah dalam menyediakan layanan perbankan secara langsung di masyarakat, disebut memainkan peran vital dalam menjangkau wilayah pelosok. Hingga akhir Maret 2025, jumlah agen telah menembus 1,2 juta orang, naik 49,48 persen secara tahunan.

Layanan keuangan berbasis kemitraan ini kini hadir di lebih dari 67 ribu desa, atau mencakup sekitar 88 persen dari total desa di Indonesia, dengan volume transaksi mencapai Rp423 triliun hanya dalam tiga bulan pertama 2025.

Tak sekadar menyalurkan kredit, BRI juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, Rumah BUMN, dan LinkUMKM. Inisiatif ini bertujuan mendorong pelaku UMKM naik kelas dan semakin mandiri.

Akhmad menyatakan bahwa strategi pemberdayaan ini menjadi bukti konkret BRI dalam memperkuat ekonomi rakyat, membuka peluang usaha, serta membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara sistematis dan terukur.

Sebagai tambahan informasi, Akhmad Purwakajaya baru saja ditetapkan sebagai Direktur Mikro BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 24 Maret 2025, dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjabat secara resmi.

***

ALP/NS