LINK UMKM -  Memasuki awal tahun 2025, langkah konkret pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus diperlihatkan. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai angka signifikan. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dari akar rumput.

Pada triwulan pertama tahun 2025, pemerintah melalui kementerian terkait dilaporkan telah menyalurkan dana KUR senilai Rp 57,51 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 1 juta pelaku usaha dari berbagai sektor.

Sebagian besar dari dana tersebut, yaitu sekitar Rp 33,86 triliun atau hampir 59 persen, dikabarkan terserap oleh sektor produksi. Hal ini mencerminkan dorongan untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi produktivitas tinggi dalam ekonomi nasional.

Target penyaluran KUR secara nasional untuk tahun 2025 disebutkan berada pada angka Rp 300 triliun. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti masalah administrasi, pemahaman terkait kriteria penerima KUR, dan agunan tambahan, pemerintah menyatakan optimisme bahwa target ini akan tercapai.

Dalam upaya memperkuat transparansi, pihak kementerian dikabarkan akan melaporkan perkembangan penyaluran KUR secara berkala. Laporan untuk triwulan kedua pun direncanakan akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi.

Tidak hanya fokus pada pembiayaan, upaya percepatan legalitas usaha juga terlihat dari diterbitkannya lebih dari 739 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM selama triwulan pertama. Angka ini berkontribusi pada pencapaian nasional yang kini telah mencapai lebih dari 12 juta NIB, mendekati 80 persen dari target nasional untuk tahun 2029.

Selain itu, lebih dari 25 ribu sertifikat halal telah diterbitkan dalam periode yang sama, mencakup lebih dari 160 ribu produk. Ini merupakan bagian dari target nasional sebesar 3,5 juta sertifikasi halal pada tahun 2025.

Melalui kombinasi program pembiayaan, percepatan legalitas usaha, dan pemberian sertifikasi halal, pemerintah menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan UMKM. Capaian di awal tahun ini menjadi sinyal positif atas keseriusan negara dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan. Dengan keberlanjutan program ini dan keterlibatan aktif para pelaku usaha, diharapkan roda ekonomi daerah hingga pusat akan semakin menguat ke depannya.

***

ALP/NS