LINK UMKM -  Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah untuk tahun 2025, upaya untuk menjaga daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dilakukan dengan berbagai langkah strategis. Salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat dengan Komisi VII DPR adalah penguatan dan perbaikan sistem distribusi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi salah satu program andalan dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM.

Sebelumnya, banyak pihak mengungkapkan keluhan mengenai stagnannya penyaluran KUR, yang tidak selalu disertai dengan evaluasi mendalam. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses dana, terutama karena berbagai kendala seperti kurangnya agunan atau kuota pinjaman yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah berencana menerapkan sistem monitoring yang lebih ketat untuk memastikan bahwa program KUR dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Evaluasi distribusi KUR akan dilakukan setiap dua bulan di berbagai wilayah untuk memastikan prinsip keadilan dan transparansi.

Selain itu, anggaran yang diterima oleh Kementerian UMKM mengalami pengurangan signifikan, dari Rp463,8 miliar menjadi Rp242,9 miliar, akibat efisiensi anggaran. Meskipun demikian, sektor UMKM tidak dibiarkan begitu saja. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah utama untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satunya, adalah melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas bagi pengusaha UMKM, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diminta untuk berperan lebih aktif dalam mendukung UMKM. Saat ini, bantuan dari perusahaan besar cenderung bersifat sesaat dan terbatas pada program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah mengusulkan perubahan paradigma, di mana UMKM tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan besar. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih berkelanjutan antara UMKM dan perusahaan besar, sehingga UMKM dapat memperoleh peluang bisnis jangka panjang.

Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan UMKM dapat tetap berdaya saing meski dalam kondisi anggaran yang terbatas. Pemerintah dan berbagai pihak terkait akan terus berkolaborasi untuk memastikan sektor UMKM tumbuh dan berkembang, serta dapat mengatasi tantangan yang ada, baik dari segi pembiayaan, pelatihan, maupun integrasi dengan industri besar.

***

NS/ALP