LINK UMKM - Pada tahun 2025, kuota pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperkirakan akan meningkat pesat, seiring dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun. Hal ini tentu membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dapat memperoleh dukungan finansial lebih besar untuk mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman ekon.go.id, proyeksi penyaluran KUR di 2025 diperkirakan akan menjangkau lebih dari dua juta debitur baru, serta satu juta debitur yang telah berhasil bergraduasi. 

Menko Ekonomi, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program KUR guna memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan menjangkau lebih banyak UMKM. Pinjaman ini disalurkan melalui lembaga keuangan, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang turut berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Program KUR 2025 juga mencakup penerapan sistem penilaian kredit yang inovatif, yakni Innovative Credit Scoring (ICS), yang dirancang untuk meningkatkan kualitas calon debitur. ICS dipandang sebagai opsi baru dalam menilai kelayakan kredit, mempermudah akses bagi lebih banyak pelaku UMKM.

Keistimewaan dari program pinjaman KUR 2025 ini adalah kemudahan akses permodalan bagi UMKM tanpa perlu agunan atau jaminan. Hal ini berlaku untuk pinjaman dengan nominal mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta, yang termasuk dalam kategori KUR Mikro. Biasanya, agunan yang diperlukan untuk pinjaman konvensional adalah surat tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor, namun dalam program KUR, agunan tersebut adalah usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku UMKM itu sendiri.

Namun, agar bisa mengajukan pinjaman KUR, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Mereka harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan, memiliki izin usaha yang sah, serta tidak sedang terikat dengan kredit perbankan, kecuali untuk kredit konsumtif.

Program KUR 2025 menawarkan bunga yang rendah dan kemudahan dalam mengakses dana tanpa agunan, yang tentu akan memberikan manfaat besar bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan kuota yang melimpah dan dukungan pemerintah yang kuat, pelaku UMKM dapat semakin mudah mendapatkan modal untuk mewujudkan potensi usaha mereka.

***

NS/ALP