Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Rp300 Triliun di 2025 untuk Percepat Pertumbuhan UMKM
Sabtu, 4 Januari 2025 | 13:00 WIB
LINK UMKM - Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan target penyaluran KUR tahun 2024 yang berkisar Rp280 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa peningkatan target penyaluran KUR ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian Indonesia.
Penyaluran KUR yang lebih besar pada tahun depan diprediksi akan menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru serta memberikan peluang bagi lebih dari 1 juta debitur yang telah mendapatkan KUR sebelumnya untuk "graduasi", yaitu untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendapatkan pembiayaan lebih besar. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu pelaku UMKM untuk memulai usaha, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang dan naik kelas.
Salah satu fokus utama dalam penyaluran KUR pada 2025 adalah memperluas cakupan debitur baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang pembiayaan kepada lebih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan akses modal. Di samping itu, pemerintah juga berfokus pada program pendampingan untuk para debitur KUR yang telah ada. Program ini bertujuan untuk membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kemampuan dalam mengelola pembiayaan, sehingga mereka dapat memperoleh dana lebih besar untuk pengembangan usaha.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem KUR untuk mendukung keberhasilan program ini. Beberapa langkah yang akan diambil meliputi penataan kelembagaan dalam rangka perubahan susunan organisasi di berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan pembiayaan UMKM, seperti Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, kebijakan Permenko yang mengatur pelaksanaan KUR juga akan disesuaikan agar lebih optimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di tahun 2025.
Program KUR juga akan melibatkan penyesuaian kebijakan pada sektor-sektor lain, seperti dukungan terhadap ketahanan pangan dengan program Kredit Usaha Alsintan dan memperluas akses pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rangka ini, sektor swasta dan lembaga keuangan lainnya juga diharapkan berperan aktif dalam memperluas jangkauan KUR.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR, pemerintah akan memperkenalkan sistem Innovative Credit Scoring (ICS). ICS merupakan pendekatan baru dalam menilai kelayakan calon debitur dengan mengoptimalkan teknologi dalam analisis risiko kredit. Hal ini diharapkan akan membantu dalam menentukan calon debitur yang layak mendapatkan KUR, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses seleksi.
Sementara itu, penyaluran KUR di tahun 2024 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hingga 23 Desember 2024, penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10% dari target tahun ini. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan (yoy), dengan lebih dari 4,92 juta debitur yang menerima manfaat dari program ini. Sektor produksi mendominasi penyaluran KUR dengan kontribusi sebesar 57,8% dari total penyaluran, yang menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendukung sektor riil dan UMKM.
Selain itu, kualitas penyaluran KUR juga terjaga dengan baik, tercermin dari tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang berada di angka 2,19%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL nasional yang sebesar 2,21%. Pemerintah juga mencatat bahwa lebih dari 2,5 juta debitur baru berhasil mendapatkan KUR, yang melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu, lebih dari 1,3 juta debitur telah "graduasi", melebihi target yang diinginkan, yang menunjukkan bahwa program ini semakin berhasil membantu UMKM untuk berkembang.
Dengan target yang semakin tinggi dan berbagai inovasi dalam penyaluran KUR, pemerintah berharap dapat memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
***
NS/ALP