LINK UMKM -  Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19-20 November 2024. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi domestik dan global yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (20/11), menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keputusan untuk mempertahankan BI Rate di level 6% didasari pada tujuan utama untuk menjaga stabilitas inflasi dalam rentang yang telah ditargetkan pemerintah, yaitu sebesar 2,5% dengan margin plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi, serta menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Selain itu, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, terutama akibat ketegangan geopolitik dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara besar, termasuk Amerika Serikat. Ketidakpastian ini, menurut BI, berpotensi memberikan dampak terhadap nilai tukar rupiah dan arus modal internasional. Oleh karena itu, BI mempertahankan tingkat suku bunga yang relatif tinggi guna menjaga daya tarik investasi di Indonesia, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kebijakan moneter tetap berfokus pada pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Kebijakan moneter BI akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mengingat tingginya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, terutama dengan adanya perubahan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat,” ujar Perry.

Meskipun ruang untuk penurunan suku bunga kebijakan masih ada, BI mengutamakan kehati-hatian dalam mengambil langkah tersebut. BI akan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah, inflasi, dan data-data ekonomi domestik serta global yang akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan moneter selanjutnya. Dengan stabilitas inflasi yang tetap terjaga, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tahan terhadap guncangan eksternal yang terjadi.

Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi domestik, Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong ekspansi kredit dan pembiayaan perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, seperti sektor UMKM, perdagangan, dan industri yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Bank Indonesia berharap sektor-sektor ini bisa semakin tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi Indonesia.

Perry menambahkan bahwa kebijakan sistem pembayaran juga menjadi prioritas dalam mendukung perekonomian. BI berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yang lebih efisien dan aman, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pasar, dan mendorong perkembangan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain itu, BI juga akan terus memperluas akseptasi sistem pembayaran digital untuk menciptakan ekosistem yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini penting dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin pesat, terutama dalam memperkuat perdagangan dan transaksi keuangan.

**Kesimpulan: Arah Kebijakan BI di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global**

Dengan mempertahankan BI Rate di 6%, Bank Indonesia berfokus pada pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Keputusan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga daya tarik investasi, mempertahankan stabilitas rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter BI akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan ekonomi global dan domestik, dengan perhatian khusus pada ketidakpastian geopolitik dan dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung sektor riil, BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar serta memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yang lebih inklusif, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di masa depan.

NS/SKA