LINK UMKM - Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), banyak program pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak signifikan di lapangan. Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny, meskipun terdapat arahan dari Presiden, implementasi program-program tersebut terasa tidak efektif, khususnya bagi sektor mikro.

Hermawati menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah persyaratan yang ketat dari perbankan. Pelaku usaha mikro diharuskan untuk lulus dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), yang sering kali menjadi penghalang.

Ia menekankan bahwa persyaratan dan analisis kredit di perbankan tidak bersifat seragam. Di samping itu, tidak ada badan pengawas khusus yang dapat memastikan bahwa program-program pemerintah dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Hermawati juga menjelaskan bahwa seharusnya pelaku usaha mikro tidak perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, beberapa bank tetap mewajibkan adanya NIB, padahal cukup dengan keterangan usaha dari kepala desa.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan ketersediaan bahan baku dan terus meningkatnya harga komoditas, seperti minyak dan beras. Menurut Hermawati, seharusnya terdapat pedoman yang jelas terkait penyaluran kredit UMKM agar perbankan dapat mengikutinya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa perbankan cenderung berhati-hati dan mengambil langkah mitigasi risiko. Namun, negara telah memberikan dukungan melalui kerjasama dengan tiga kementerian dan lembaga penjamin kredit. Hermawati menegaskan bahwa jika terjadi masalah dengan UMKM, negara akan memberikan jaminan bahwa 70% dari kredit akan dilunasi.

***

MIN/AHS