LINK UMKM - Dalam upaya penguatan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dikabarkan menekankan empat hal penting. Hal ini disampaikan dalam sesi tematik Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF-MSP) yang berlangsung di Bali pada Selasa, 3 September.

Menurut informasi yang diterima, empat hal yang disampaikan oleh Teten Masduki mencakup pertama, perluasan akses pembiayaan untuk sektor mikro. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa bisnis di sektor mikro di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Dinyatakan bahwa perluasan akses pembiayaan tidak hanya melibatkan penyediaan pinjaman modal usaha, tetapi juga harus disertai dengan pendampingan intensif agar pelaku usaha mikro dapat bertahan di tengah perubahan ekonomi global yang dinamis.

Teten Masduki dikutip mengungkapkan bahwa semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjangkau UMKM di seluruh negeri. Selain KUR, pembiayaan ultra mikro juga disalurkan melalui PT PNM (Permodalan Nasional Madani).

Kedua, peningkatan inovasi pembiayaan diutarakan sebagai hal penting. Sektor UMKM, terutama mikro, sering menghadapi tantangan saat mengakses pembiayaan, seperti minimnya agunan dan tingginya suku bunga pinjaman. KemenKopUKM mengusulkan beberapa inovasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, termasuk penyaluran kredit berbasis kredit skoring tanpa agunan, serta kolaborasi dengan platform peer-to-peer lending atau securities crowdfunding.

Dalam upaya memperkuat inovasi pembiayaan untuk UMKM, KemenKopUKM dilaporkan telah memfasilitasi pembiayaan sektor produktif melalui koperasi, yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Inisiatif ini dianggap efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang tergabung dalam koperasi.

Ketiga, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal dianggap dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan meningkatkan daya saingnya. Penguatan kerja sama antara pemangku kepentingan dianggap sebagai kunci utama dalam membantu sektor usaha mikro untuk naik kelas. Dinyatakan bahwa sinergi ini dapat memastikan inisiatif pembiayaan mikro berdampak dan berkelanjutan, dengan peran aktif pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembiayaan dengan kebutuhan lokal.

Akhirnya, Teten Masduki menyarankan agar proses evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program dan kebijakan terkait pembiayaan sektor mikro dilakukan secara berkala. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dijelaskan bahwa dengan pemantauan yang efektif, tantangan dapat segera diidentifikasi dan strategi yang diperlukan dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai strategi yang disampaikan, Teten diharapkan bahwa rasio pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat meningkat menjadi minimal 30 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, KemenKopUKM juga dilaporkan sedang mempersiapkan implementasi ASEAN Micro and Small Enterprises Financing Institution (AMSEF) untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, khususnya di sektor mikro. Teten juga mengapresiasi penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi sebagai wadah penting untuk memperkuat kerja sama global dan kemitraan transformatif.

***

IN/NS