LINK UMKM - Pemerintah mengumumkan rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp750 triliun untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput.

Dalam peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di Jakarta, pemerintah menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan ke berbagai program strategis, salah satunya adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Program ini mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp250 triliun, yang akan digunakan untuk membentuk badan usaha koperasi di tingkat desa.

Setiap Kopdes Merah Putih dirancang agar mampu menyalurkan pinjaman awal hingga Rp3 miliar per desa. Selain sebagai lembaga pembiayaan, Kopdes juga akan memiliki peran penting dalam menyalurkan pupuk, elpiji, sembako, hingga menjadi Agen BRILink sebagai bagian dari layanan inklusi keuangan di desa.

Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih pada pertengahan tahun 2025. Menurut penjelasan dalam acara tersebut, program ini bukan hanya soal besarnya dana, tetapi juga mencerminkan keberpihakan negara terhadap penguatan ekonomi rakyat kecil yang selama ini sering terpinggirkan dalam sistem keuangan nasional.

Selain Kopdes, dukungan juga akan diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun. Dana ini disiapkan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan target penambahan 2,34 juta debitur baru.

Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran Rp200 triliun, dengan target penerima manfaat mencapai 17,98 juta orang hingga akhir 2025. Program ini disebut akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang dijangkau.

Dalam kesempatan yang sama, otoritas sektor energi dan sumber daya mineral menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama pertahanan ekonomi nasional. Disebutkan bahwa dari total 130 juta lapangan kerja di Indonesia, sekitar 120 juta di antaranya diserap oleh sektor UMKM. Bahkan, UMKM mendominasi struktur usaha nasional dengan kontribusi sekitar 99% dari total unit usaha, serta menyumbang 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan kontribusi sebesar itu, pemerintah menilai wajar jika sektor UMKM dijadikan tulang punggung kebijakan ekonomi kerakyatan. Program-program yang sedang dan akan dijalankan disebut sebagai langkah penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat kecil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

***

ALP/NS