Digitalisasi UMKM Menaker Dorong Pengantar Kerja Perkuat Literasi Keuangan Digital

Kamis, 24 April 2025 | 14:00 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka workshop 'Penguatan Kapasitas Pengantar Kerja: Mendorong Digitalisasi, Akses Keuangan, dan Pembayaran Upah Digital' yang digelar International Labour Organization (ILO) di Jakarta.

LINK UMKM -  Menteri Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya peran pengantar kerja dalam mendorong transformasi sistem ketenagakerjaan nasional menuju arah yang lebih digital, inklusif, dan adaptif. Dalam pembukaan lokakarya bertema "Penguatan Kapasitas Pengantar Kerja: Mendorong Digitalisasi, Akses Keuangan, dan Pembayaran Upah Digital", Rabu (23/4), ia menyampaikan bahwa pemahaman terhadap keuangan digital kini menjadi kebutuhan mendasar bagi para pengantar kerja di era ekonomi modern.

Menurutnya, digitalisasi dalam sistem pembayaran dan akses keuangan bukan hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja, khususnya di sektor informal seperti UMKM dan tenaga kerja mandiri (TKM).

“Dengan akses keuangan digital, pelaku UMKM dan TKM bisa mengelola keuangannya secara lebih transparan, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat daya saing,” ujar Menaker dalam sambutannya.

Ia juga menyebut bahwa pengantar kerja memiliki fungsi strategis dalam ekosistem ketenagakerjaan Indonesia. Selain sebagai penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja, mereka juga berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha kecil dan individu yang bekerja secara mandiri.

Lebih jauh, ia menilai bahwa digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan akan mendukung agenda besar pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, memperluas kewirausahaan, serta memperkuat ekosistem UMKM melalui pelatihan dan akses permodalan.

Pengantar Kerja Jadi Garda Depan Inklusi Keuangan

Dalam sesi laporan, pejabat kementerian menyampaikan harapan agar pengantar kerja dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat lokal. Ia menegaskan bahwa mereka perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi digital, akses pembiayaan, serta manajemen keuangan berbasis sistem daring.

“Setelah workshop ini, diharapkan para pengantar kerja mampu mendorong pekerja mandiri dan UMKM untuk mulai mengadopsi sistem digital dalam aktivitas bisnis mereka. Ini penting untuk menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan inklusif,” ungkapnya.

Selain memperluas literasi digital, program ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik pembayaran upah secara tunai yang rawan penyimpangan, sekaligus mendukung transparansi dan keamanan transaksi bagi para pekerja.

Dukungan Internasional untuk Perubahan Struktural

Dukungan terhadap agenda ini juga datang dari lembaga internasional yang turut menyelenggarakan kegiatan. Dalam pernyataannya, perwakilan lembaga tersebut mengaku antusias dapat mendampingi proses transformasi ekosistem kerja di Indonesia melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan kemitraan strategis.

Ia menyampaikan bahwa pengantar kerja merupakan aktor penting dalam mendukung pelaku usaha kecil agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Lewat digitalisasi, pelaku UMKM dan TKM diyakini bisa meningkatkan daya saing, mempercepat pertumbuhan usaha, serta membuka lebih banyak akses pasar.

“Kami melihat adanya peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor informal, khususnya dengan pendekatan digital. Ini akan sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” jelasnya.

Komitmen Pemerintah dalam Transformasi Digital Ketenagakerjaan

Workshop ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan target-target pembangunan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Dengan mengedepankan transformasi digital, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengantar kerja, dapat ikut serta dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang modern dan berkeadilan.

Agenda ini juga sejalan dengan komitmen nasional dalam memperkuat sektor informal melalui kebijakan afirmatif, pelatihan teknis, dan peningkatan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pengantar kerja di seluruh Indonesia dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berpihak pada pelaku usaha kecil serta pekerja mandiri.

***

ALP/NS

Komentar (1)

  • Dewi Rizqoh Rachmawati

    29 April 2025 | 23:03:08 WIB

    Menarik

    2 minggu lalu

Copyright @ 2025 Link UMKM, All right reserved | Page rendered in 0.1918 seconds