LINK UMKM -  Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keberhasilan UMKM di Indonesia dapat tercapai melalui kolaborasi yang erat antara berbagai pihak lintas sektor. Menurutnya, untuk mendorong pertumbuhan UMKM, penting untuk memperkuat literasi usaha serta memberikan pendampingan yang berfokus pada legalitas bisnis dan strategi pengembangan usaha.

Maman memberikan contoh konkret dari kolaborasi yang terjalin antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kementerian UMKM dalam mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Barat. Melalui kolaborasi ini, sebanyak 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diserahkan kepada para pengusaha UMKM setempat. Selain itu, sebanyak 9.402 sertifikat perizinan lainnya juga berhasil diterbitkan, termasuk 300 sertifikasi halal yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Menurut Maman, kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya perizinan usaha bagi UMKM, yang tidak hanya terkait dengan legalitas tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. "Dengan penerbitan NIB dan sertifikat lainnya, UMKM bisa lebih mudah dalam mengakses permodalan serta memulai transaksi dengan mitra usaha," ujar Maman dalam keterangannya.

PNM sebagai bagian dari program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) juga menyediakan pelatihan literasi usaha serta pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai aspek hukum usaha, akses permodalan, dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya menjelang Ramadan 2025.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menambahkan bahwa hingga saat ini, PNM telah memfasilitasi penerbitan NIB untuk lebih dari 2,2 juta nasabah secara nasional. Arief menekankan bahwa legalitas usaha bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah langkah penting yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha mikro, termasuk dalam hal akses ke pendanaan. “Dengan legalitas usaha, mereka dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pihak, termasuk dalam hal akses pembiayaan,” jelas Arief.

***

ALP/NS