LINK UMKM -  Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam komunitas Mak-mak Yogyakarta menyuarakan penolakan terhadap pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Mereka menyampaikan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan tersebut dibatalkan, karena dinilai akan memberikan beban yang sangat berat, terutama bagi para pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

Juru Bicara Mak-mak Yogyakarta, Aisyah Haifani, menjelaskan bahwa banyak dari anggota komunitas tersebut yang berjuang untuk menopang perekonomian keluarga. Mereka terjun ke dunia usaha karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, yang tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan penghasilan suami. Menurut Aisyah, sebagian besar anggota Mak-mak Yogyakarta masih memiliki utang yang harus diselesaikan, dan kebijakan PPN 12% justru akan semakin memperburuk kondisi mereka.

Para pelaku usaha ini berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang melimpah, yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pemasukan negara. Mereka menilai bahwa kebijakan pajak yang lebih tinggi, seperti PPN 12%, bukanlah solusi yang tepat. Aisyah menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya bisa memberikan lebih banyak pemasukan bagi negara, daripada membebani UMKM dengan pajak yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang ada saat ini masih belum optimal dan cenderung hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Dalam pernyataan tersebut, Mak-mak Yogyakarta juga mengingatkan pentingnya mencegah korupsi agar dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak malah bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mak-mak Yogyakarta juga mengkritik kebijakan PPN 12% yang mereka anggap tidak tepat sasaran, karena pada kenyataannya, kenaikan pajak tersebut juga akan mempengaruhi barang-barang yang digunakan untuk produksi UMKM, yang justru menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Oleh karena itu, mereka mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk membatalkan pemberlakuan pajak tersebut.

Selain itu, komunitas ini juga meminta Presiden untuk mereshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena mereka menilai bahwa selama ini Menteri Keuangan belum berhasil menggali sumber pendapatan negara lain, selain mengandalkan peningkatan pajak dan cukai.

***

NS/ALP