LINK UMKM -  Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan keyakinannya bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM akan dilakukan dengan tepat sasaran dan memiliki kualitas yang baik. Keyakinan tersebut disampaikannya dalam Dialog Interaktif yang mengangkat tema “Kemudahan Akses Pembiayaan KUR” di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin, 11 November 2024.

Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM, bersama lembaga penyalur seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), berfokus pada penyaluran KUR yang tidak hanya mengutamakan jumlah, tetapi juga memastikan kualitas serta pembinaan yang diterima oleh penerima KUR. Ia menegaskan bahwa aspek kualifikasi dan kualitas penyaluran, serta pembinaan terhadap pelaku UMKM, harus mendapatkan perhatian serius.

Pemerintah, menurut Maman, telah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk memastikan agar penyerapan KUR bisa optimal. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah subsidi bunga, yang bertujuan untuk mempercepat penyaluran. Namun, ia menekankan bahwa kualitas penyaluran juga harus tetap diperhatikan, agar dana KUR tidak disalahgunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak terkait dengan pengembangan usaha.

Maman juga menyatakan optimisme bahwa target penyaluran KUR pada tahun 2024, yang sebesar Rp 300 triliun, bisa tercapai. Pada 10 November 2024, di Provinsi Kalimantan Barat saja, penyaluran KUR telah mencapai Rp 3,79 triliun kepada 52.959 debitur. Dalam upaya untuk meningkatkan penyaluran KUR, Kementerian UMKM turut mendorong penggunaan sistem penilaian kredit berbasis innovative credit scoring serta menyediakan pendampingan bagi UMKM yang hendak mengakses KUR. Selain itu, kementerian juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta perusahaan penjamin untuk mempermudah proses penyaluran.

Dalam kesempatan yang sama, Evi Sulistiawati, Kepala Divisi Social Entrepreneurship & Incubation PT BRI, menegaskan bahwa BRI akan terus aktif dalam menyalurkan KUR untuk mendorong kemajuan UMKM di Kalimantan Barat. Evi menambahkan bahwa penyaluran KUR terbukti memberikan dampak positif bagi UMKM, termasuk dalam peningkatan keuntungan dan kesejahteraan mereka, serta membantu mereka untuk naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah melalui graduasi UMKM yang menerima plafon KUR lebih tinggi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama, mencatat bahwa dari total 164.364 pelaku UMKM di provinsi tersebut, sekitar 99 persen merupakan usaha mikro, 0,89 persen usaha kecil, dan 0,11 persen usaha menengah. Ia berharap bahwa dengan adanya dukungan langsung dari Menteri UMKM, yang berasal dari Kalimantan Barat, lebih banyak pelaku usaha mikro yang akan berhasil naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah.

NS/SKA