LINK UMKM - Kemenkop dan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menuntaskan survei untuk mendata jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, menyatakan bahwa survei ini telah dimulai sejak tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi khusus.

Dilansir dari Tempo.co, pada tahun 2022, survei dilakukan di 240 kabupaten dan kota di Indonesia, sementara pada tahun 2023 dilakukan di 215 kabupaten dan kota yang berbeda. Total, survei tersebut berhasil mencatat data sebanyak 13,4 juta pelaku UMKM.

Data tersebut terdiri dari 9,1 juta pelaku usaha pada periode survei 2021-2022, dan tambahan 4,3 juta pelaku usaha pada tahun 2023. Kemenkop memprioritaskan penyelesaian survei di daerah-daerah potensial seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sebelum merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Survei melibatkan identifikasi pengusaha, identifikasi usaha, bidang usaha, faktor pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia, dengan total sekitar 100 pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah mengenai kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kemenkop berencana untuk mengintegrasikan data tersebut dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, terdapat kendala dalam pendataan di wilayah-wilayah Indonesia yang sulit dijangkau seperti Mentawai dan Papua.

Saat ini, masih ada 59 kabupaten atau kota yang belum terjangkau oleh survei karena kesulitan akses. Meskipun demikian, survei ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat untuk pengembangan dan penertiban pelaku usaha di Indonesia.

***

FF-SKA