Brilian - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerja sama ini dalam hal Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset serta Agunan berupa Tanah BRI.

Kerja sama ini menyusul terbitnya Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1544/27-I/v/2018 pada medio Mei 2018. Surat ini memuat tata laksana kepemilikan tanah dengan status Hak Milik Bagi Bank Milik Negara.

Polemik pertanahan yang digunakan sebagai agunan di dunia perbankan bukan hal yang baru. Dengan kerja sama ini diharapkan akan memberikan kemudahan signifikan dalam proses pendataan dan penanganan masalah agunan di dunia perbankan.

“Harapannya agar ke depan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit Bank BRI,” ujar Direktur Utama Bank BRI Suprajarto dalam keterangan tertulis.

Permasalahan yang sering dihadapi perbankan terkait pertanahan adalah pendaftaran hak atas tanah aset dan agunan. Hal ini meliputi pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan penanganan permasalahan aset tanah.

Dalam penyaluran kredit mikro, Bank BRI menerima agunan dalam status kepemilikan girik, letter C, dan patok D. Status kepemilikan tersebut perlu ditingkatkan menjadi hak atas tanah agar sejalan dengan program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Menurut Suprajarto, terdapat 438 aset yang belum berbentuk Hak Milik. Rinciannya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) sebanyak 329, akta jual beli (AJB) 42, girik 5, 34 berupa kwitansi surat keterangan ganti rugi (SKGR), sedangkan 28 dalam proses pengurusan.

Adapun sepanjang 2018 BRI membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14,1 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp843,6 triliun. Segmen UMKM menjadi kontributor terbesar sekaligus tulang punggung pertumbuhan.

Suprajarto mengatakan perseroan akan terus menggejot komposisi UMKM. Pada 2022 BRI menargetkan UMKM menyumbang 80 persen dari total penyaluran pembiayaan.

“Tahun ini akan tumbuh berkelanjutan dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan dorong literasi dan inklusi keuangan ke seluruh penjuru negeri untuk menjalankan fungsi sebagai agent of development,” pungkasnya.