Brilian - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang hingga 60,34 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM mendorong sejumlah program untuk memfasilitasi UMKM bisa naik kelas.

"Karena UMKM ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mondorong, menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati.

Beberapa program prioritas nasional Kementerian Koperasi dan UKM khususnya bidang pembiayaan diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula (WP) dan Program Sertiflkat Hak Atas Tanah (SHAT) dan lain-lain.

Dikatakan Yuana, KUR merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan formal dengan pola penjaminan. Sejak tahun 2015 KUR menggunakan pola skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsidi bunga.

Pemerintah melalui Komite Kebijakan KUR telah memperluas jangkauan KUR dengan mereview kebijakan seperti penurunan suku bunga menjadi 7 persen efektif per tahun. Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015-31 Desember 2018 sebesar Rp334,22 triliun. JUmlah itu disalurkan ke 13,89 juta debitur.

Untuk penyaluran KUR sepanjang tahun 2018, lanjut Yuana, mencapai Rp120,08 triliun ke 4.440.028 debitur atau (97,21 persen dari target tahun 2018 sebesar Rp123,8 triliun). Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (61,34%) diikuti dengan skema KUR kecil (38,18%) dan KUR TKI (0,48%).

"Penyalur KUR sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 lembaga keuangan dari 36 lembaga perbankan dan 6 LKBB termasuk diantaranya 2 KSP dengan Lembaga Penjamin KUR sebanyak 11 perusahaan," pungkasnya.