UMKM Akan Dikeluarkan dari Relaksasi DNI
Rabu, 28 November 2018 | 22:55 WIB
Brilian - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Dari 62 juta unit UMKM telah mempekerjakan 116 juta orang yang berarti 80 persen tenaga kerja berada di sektor UMKM
"Bahkan kontribusi UMKM pada PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 60 persen," ujar Jokowi pada acara penutupan Rapimnas Kadin, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).
Jokowi menegaskan komitmen pemerintah tetap berpihak kepada UMKM. Keberpihakan itu tercermin dari penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen pada 2014 hingga menjadi 7 persen pada 2018. Selain itu pajak penghasilan UKM juga dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Presiden meminta semua pihak tidak meragukan komitmennya terhadap pengembangan UMKM. Pernyataan ini menanggapi polemik kebijakan relaksasi Daftar Negatif Indonesia (DNI) yang membuka 25 sektor bidang usaha, termasuk UKM untuk investor asing hingga 100 persen.
"Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kelasnya UMKM, usaha mikro, usaha kecil. Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM. Jadi sekali lagi jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan akan mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Hal ini menjawab keluhan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
"Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani, jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, dah saya putuskan di sini," pungkas Jokowi.
