LINK UMKM -  Pemerintah mencatat belanja insentif perpajakan sepanjang 2025 mencapai Rp 530,3 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 2,23 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perluasan kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi sektor prioritas, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Menteri Keuangan menjelaskan bahwa belanja perpajakan tersebut disalurkan melalui berbagai skema insentif, mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan. Kebijakan ini diterapkan melalui regulasi yang memberikan pembebasan atau keringanan kewajiban pajak bagi kelompok dan sektor tertentu yang dinilai strategis bagi stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan rincian pemerintah, insentif fiskal terbesar dialokasikan pada skema PPN dibebaskan untuk bahan makanan dengan nilai mencapai Rp 77,3 triliun. Sektor pendidikan memperoleh insentif sebesar Rp 25,3 triliun, transportasi Rp 39,7 triliun, dan kesehatan Rp 15,1 triliun. Sementara itu, dukungan khusus bagi UMKM tercatat mencapai Rp 96,4 triliun sepanjang 2025.

Selain insentif berbasis konsumsi dan sektor sosial, pemerintah juga mengalokasikan fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi. Total nilai insentif investasi tersebut mencapai Rp 7,1 triliun. Skema ini ditujukan untuk memperkuat iklim usaha dan menarik penanaman modal pada sektor-sektor produktif.

Dari sisi penerima manfaat, sektor rumah tangga menjadi kelompok terbesar dengan nilai Rp 292,7 triliun atau setara 55,2 persen dari total belanja perpajakan. UMKM menempati posisi kedua dengan porsi Rp 96,4 triliun atau sekitar 18,2 persen. Dukungan terhadap iklim investasi tercatat sebesar Rp 84,3 triliun atau 15,9 persen, sedangkan dunia usaha menerima sekitar Rp 56,9 triliun atau 10,7 persen.

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak tidak hanya diarahkan untuk mendorong konsumsi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Bagi pelaku UMKM, besarnya porsi insentif mencerminkan peran strategis sektor ini dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga sirkulasi ekonomi domestik.

Di luar insentif perpajakan, pemerintah juga menyalurkan insentif kepabeanan sepanjang 2025 dengan nilai Rp 40,4 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp 36,7 triliun. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya impor bahan baku dan mendukung kelancaran aktivitas produksi dalam negeri.

Secara keseluruhan, belanja insentif pajak dan kepabeanan pada 2025 memperlihatkan fokus pemerintah pada stabilisasi ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga, penguatan UMKM, serta peningkatan daya tarik investasi. Bagi UMKM Indonesia, kebijakan ini menjadi peluang untuk menjaga arus kas dan meningkatkan kapasitas usaha di tengah dinamika ekonomi yang masih berfluktuasi.