LINK UMKM - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja, sektor ini juga memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring berkembangnya bisnis, pelaku UMKM perlu memahami bahwa keberlangsungan usaha juga ditopang oleh kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Memenuhi kewajiban pajak bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari strategi membangun bisnis yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Mengapa Pajak Penting untuk UMKM?

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Bagi UMKM, kepatuhan pajak tidak hanya memberikan kontribusi sosial, tetapi juga menghadirkan sejumlah manfaat langsung, di antaranya:

• Akses Pembiayaan Lebih Mudah
  Bukti kepatuhan pajak seringkali menjadi syarat penting saat mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan.
• Meningkatkan Kepercayaan Pasar
  Memiliki NPWP dan laporan pajak yang tertib dapat meningkatkan kredibilitas di mata mitra bisnis, investor, maupun pelanggan.
• Indikator Kesehatan Usaha
  Laporan pajak yang rapi mencerminkan kondisi keuangan yang sehat, memudahkan UMKM memperluas skala bisnis.
• Menghindari Risiko Hukum
  Kepatuhan pajak mengurangi potensi terkena sanksi, denda, atau persoalan hukum.

Jenis Pajak yang Berlaku untuk UMKM

1. Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM

Sesuai PP 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dikenakan PPh Final.

• Tarif: 0,5% dari omzet bruto per bulan.
  Contoh: omzet Rp20 juta sebulan → pajak Rp100 ribu.
• Fasilitas Bebas Pajak: Usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun dibebaskan dari PPh Final.
• Pembayaran: Dilakukan tiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, bisa melalui aplikasi pajak online atau internet banking.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban PPN berlaku jika omzet usaha melebihi Rp4,8 miliar per tahun.

• Tarif: 12% dari setiap transaksi penjualan barang/jasa.
• Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP):
1. Memungut PPN dari pelanggan.
2. Menerbitkan faktur pajak.
3. Menyetorkan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan.
4. Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.

Kewajiban pajak bagi UMKM bukan sekadar beban, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun usaha yang lebih profesional. Dengan memahami aturan yang berlaku, pelaku UMKM dapat menjaga keberlangsungan bisnis, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional.

RA/NS